Repelita Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad meminta agar pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan dengan hati-hati dan tidak terburu-buru. Menurutnya, pemindahan ASN ke IKN harus dilakukan sesuai dengan arahan presiden.
"Menteri itu pembantu presiden. Jangan sampai kebijakan menteri melampaui keputusan presiden," ujarnya dalam keterangannya pada Senin, 13 Januari 2025.
Ali Ahmad juga menilai bahwa Menpan-RB harus belajar dari rencana pemindahan ASN yang gagal pada 2024. Rencana awal yang mengharuskan pemindahan ASN dalam dua tahap, pada Juli dan September 2024, ternyata terlalu terburu-buru dan berisiko tinggi terhadap keselamatan ASN.
"Rencana saat itu, terlalu memaksakan kehendak, dan risikonya sangat besar bagi keselamatan kehidupan ASN," kata politisi dari Fraksi PKB tersebut.
Gus Ali, sapaan akrabnya, mengungkapkan dua resiko yang dihadapi ASN saat dipindahkan ke IKN. Pertama, dampak pembangunan infrastruktur perkantoran dan fasilitas pemukiman yang belum memadai. Penghuni baru harus beradaptasi dengan berbagai hal, seperti cuaca, ketersediaan air dan listrik, akses publik, jalan, pasar, dan sebagainya.
Kedua, dampak sosial, budaya, pendidikan, keamanan, dan ketertiban yang perlu dipertimbangkan. Menurutnya, memindahkan ASN yang sudah lama tinggal di Jakarta bersama keluarga besar mereka ke lingkungan baru, dengan kehidupan sosial dan budaya yang berbeda, bukanlah hal yang mudah.
"Akan lebih baik bila disertai motivasi perjuangan, perjuangan sebagai penghuni ibu kota baru yang kelak akan dicatat dalam sejarah bangsa sebagai warga pelopor Ibu Kota Nusantara," tambahnya.
Gus Ali mencontohkan ibu kota baru Korea Selatan yang pindah dari Seoul ke Sejong, dan Myanmar yang berpindah dari Yangon ke Naypyidaw. Kedua ibu kota negara tetangga ini, menurutnya, sepi penghuni karena pegawai pemerintah enggan pindah akibat berbagai keterbatasan.
Menurut Gus Ali, rencana Presiden Prabowo untuk berkantor di IKN pada tahun 2028 atau 2029 setelah infrastruktur lembaga politik berfungsi, merupakan langkah yang strategis dan visioner.
"Mestinya menteri-menteri berpikir realistis dan lebih matang. Apalagi APBN 2025 untuk IKN masih sangat minim, Rp 6,3 triliun dari Rp 400,3 triliun yang dianggarkan," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
