Singgung Soal PPN Naik 12 Persen, Pemuda Gerbong Nusantara Sebut Jokowi Telah Mewarisi Ketidakadilan Ekonomi

Top Post Ad

 

Repelita, Jakarta, 13 Desember 2024 – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerbong Nusantara menyoroti kebijakan pemerintah terkait kondisi sosial politik dan ekonomi Indonesia. Mereka mengkritisi kebijakan kenaikan PPN 12 persen yang rencananya berlaku awal tahun 2025.

Inisiator Gerbong Nusantara, Aryo Seno Bagaskoro, menyatakan bahwa kebijakan ini menunjukkan ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Menurutnya, kebijakan PPN 12 persen semakin menekan masyarakat kelas menengah yang sudah kesulitan dalam daya beli. Seno menegaskan bahwa kehadiran Gerbong Nusantara bertujuan memastikan prinsip ekonomi berkeadilan dapat dijalankan.

Sementara itu, Virdian Aurellio, Inisiator lainnya, mengecam kebijakan kenaikan PPN yang disahkan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan akan diteruskan oleh Prabowo Subianto. Virdian menyebut kebijakan ini membuat kelas menengah semakin terjepit secara ekonomi, terutama saat nilai tukar rupiah melemah dan daya beli masyarakat menurun.

Virdian juga menyoroti kebijakan tax amnesty yang memberikan pengampunan pajak kepada konglomerat, sementara kelas menengah justru dikenakan beban pajak yang lebih tinggi. Menurutnya, ini menunjukkan ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah.

Baca Juga

• Joko Anwar Kritik Pengangkatan Ifan Seventeen sebagai Dirut PFN: "Tidak Cukup Pengalaman di Industri Film"
• Presiden Prabowo Berkelakar soal Jaksa Agung yang "Lagi Ngejar-ngejar Orang" dalam Diskusi dengan Rektor
• 15 Kementerian/Lembaga Bisa Diisi Personil Aktif di Revisi UU TNI, Saiful Mujani: Prabowo Ini Benar-benar Set Back ke Orde Baru
• KSAD Sebut "Otak Kampungan" bagi Penggiring Isu Orde Baru, Umar Hasibuan Sindir Mirip Mirip Mertuanya

Gerbong Nusantara juga menegaskan penolakan terhadap kebijakan PPN 12 persen. Mereka mengungkapkan keprihatinan tentang pengangguran Gen Z yang mencapai 10 juta orang dan daya beli masyarakat yang semakin menurun. Kebijakan ini, kata mereka, kontradiktif dengan kondisi nyata di lapangan.

Sebagai bentuk tuntutan, Gerbong Nusantara meminta pembentukan Komite Investigasi Independen untuk menyelidiki penyalahgunaan kekuasaan di tubuh Polri. Mereka juga mendesak DPR RI untuk memanfaatkan hak penyelidikan guna menciptakan sistem penegakan hukum yang adil dan transparan.

Selain itu, mereka menyerukan pemerintah untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat dengan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen. Gerbong Nusantara berharap sistem politik di Indonesia dapat kembali ke jalur meritokrasi dan demokrasi yang berlandaskan keadilan, bukan kartelisasi politik.

Gerbong Nusantara menegaskan bahwa masa depan bangsa ini bergantung pada sistem politik yang adil dan demokratis, serta keberadaan tatanan pemerintahan yang memenuhi etika dan prinsip kerakyatan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok