Sentilan Bahlil di Penutup Tahun Singgung Pihak Yang 'Tersangkut Hukum', Buat Siapa?

 

Repelita Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyinggung adanya pihak yang tersangkut masalah hukum namun justru saling menyalahkan. Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam pidatonya pada acara Refleksi Akhir Tahun dan Outlook 2025 di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

Bahlil awalnya menyampaikan bahwa beberapa kader Golkar juga pernah tersandung proses hukum. Namun, ia menegaskan bahwa semua itu diserahkan kepada aparat penegak hukum dan tidak perlu saling menyalahkan.

"Kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan secara profesional, tidak untuk saling kita menyalahkan antara siapa yang benar dan siapa yang salah," ujar Bahlil.

Bahlil juga menekankan pentingnya menyerahkan persoalan hukum kepada instrumen negara agar bekerja sesuai dengan aturan yang ada.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa untuk memajukan negara, kekompakan antar sesama anak bangsa sangat diperlukan. "Negara ini, kalau mau maju hanya satu kata: Harus ada kekompakan antar sesama anak bangsa. Yang lalu biarlah berlalu. Yang belum baik di masa lalu kita perbaiki di masa depan," katanya.

Bahlil juga meminta semua pihak untuk tidak terus-menerus membicarakan masa lalu, tetapi lebih fokus pada masa depan. "Bukan kita menarik terus ke belakang. Kapan bangsa ini mau maju? Dan masa depan bangsa ini ada pada kita semua," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menanggapi penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Harun Masiku. Penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP tersebut dianggap sebagai bentuk politisasi dan upaya kriminalisasi.

Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyebutkan bahwa pemanggilan Hasto dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi pada akhir 2023, dan kembali muncul setelah Pemilu. "Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi," ujar Ronny.

Netizen pun memberikan komentar terkait situasi ini. Seorang pengguna Twitter, @IndoPragmatic, menulis, "Apakah ini hanya politik atau memang ada tujuan tertentu di balik semua ini? Rakyat mulai bingung."(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga