Sanksi Mutasi Tak Cukup Bikin Jera, Pengamat Dorong Polri Pecat Polisi yang Terlibat Skandal Pemerasan Penonton DWP

 

Repelita Jakarta - Kabar tidak sedap dari event Djakarta Warehouse Project (DWP) terus menuai sorotan. Surat telegram berisi mutasi puluhan personel Polda Metro Jaya dinilai belum cukup.

Pemerhati isu kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mendorong Polri menerapkan sanksi pemecatan alias pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada setiap personel yang terlibat skandal pemerasan penonton DWP asal Malaysia.

“Tindakan Kapolda (Metro Jaya) untuk mencopot personel tersebut dari jabatan itu layak untuk diapresiasi sebagai langkah awal. Tetapi, tidak cukup sampai di situ saja. Sidang Komite Kode Etik dan Disiplin harus dilakukan,” kata Bambang.

Jika Polri menginginkan kepolisian yang bersih, Bambang menegaskan bahwa pelaku harus dihukum maksimal. Menurutnya, PTDH adalah sanksi yang pantas untuk pelaku pemerasan Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia.

“Bila tidak dilakukan sanksi keras berupa PTDH, asumsi yang muncul adalah kepolisian melindungi personelnya yang melakukan pelanggaran pidana pungli dan pemerasan,” ujarnya.

Apalagi jika hanya sebatas mutasi dan demosi, ia menyatakan bahwa sanksi tersebut hanya bersifat sementara. Publik telah melihat beberapa personel Polri yang bermasalah mendapat sanksi demosi, namun tetap bisa kembali mendapatkan promosi.

“Tak ada bedanya dengan personel lain yang tak melanggar aturan,” jelas Bambang. Karena itu, kali ini Polri harus bertindak tegas. Apalagi personel yang diduga terlibat pemerasan tidak sedikit, termasuk jumlah korban dan pelakunya.

“Sanksi yang tak membuat efek jera juga akan menurunkan spirit anggota yang masih tegak lurus menjaga etik, moral, dan disiplin,” tutup Bambang. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga