.jpg)
Repelita, Jakarta 24 Desember 2024 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dianggap menghindar dari sorotan publik terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan diberlakukan pada awal tahun depan. PPN diperkirakan naik menjadi 12 persen dari sebelumnya 11 persen.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Efriza, menyatakan bahwa PDIP tidak dapat menyalahkan Prabowo Subianto, karena inisiatif kenaikan pajak ini datang dari Presiden Joko Widodo. Jokowi, yang merupakan mantan kader PDIP, menjadi eksekutif dalam penyusunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mencakup kenaikan PPN.
Efriza juga mengungkapkan bahwa PDIP kini cenderung mengalihkan tanggung jawab dengan menyalahkan Jokowi, yang baru saja dipecat dari PDIP, sementara Partai Gerindra, yang kini mendukung pemerintahan Prabowo, membela kebijakan tersebut. Menurut Efriza, PDIP mencoba untuk mengkritisi pemerintahan Prabowo namun juga berusaha memuluskan kepentingan politiknya sendiri.
Efriza menilai PDIP tidak berani bersikap tegas terhadap kebijakan kenaikan PPN karena takut mendapat kecaman dari masyarakat. Dia membandingkan sikap PDIP dengan saat Jokowi mengusung Gibran, di mana PDIP berani meminta maaf kepada publik atas kegagalannya mendidik kadernya.
"PDIP lebih memilih untuk menghindar dari kritik, karena khawatir masyarakat semakin tidak menyukai mereka, terutama terkait kebijakan kenaikan PPN ini," ujarnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
