1 Desember 2024, Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti keputusan pemerintah yang memangkas anggaran makan siang gratis untuk murid sekolah dari Rp15.000 menjadi Rp10.000. Langkah ini dinilai sebagai dampak dari pengelolaan anggaran negara yang bermasalah akibat proyek infrastruktur pada masa pemerintahan sebelumnya.
“Pemangkasan ini menunjukkan bahwa APBN kita sudah terlalu berat. Proyek infrastruktur yang tidak efisien di masa lalu meninggalkan beban, sehingga pemerintah sekarang harus memilih prioritas,” ujar Rocky.
Meski Presiden Prabowo Subianto menaikkan insentif untuk guru ASN dan honorer, keputusan untuk menurunkan anggaran makan siang dianggap merugikan masa depan anak-anak.
Rocky menilai, dengan anggaran yang lebih kecil, kualitas gizi makan siang murid bisa menurun dan berdampak pada perkembangan intelektual mereka.
“Ini dilema besar. Anak-anak adalah investasi bangsa. Kalau gizi mereka dikurangi, itu artinya kita sedang mengorbankan masa depan generasi penerus demi proyek-proyek yang sebenarnya bisa ditunda,” tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya ketegangan di dalam kabinet pemerintahan Prabowo yang masih terdiri dari menteri-menteri pemerintahan sebelumnya.
Menurut Rocky, perbedaan pandangan ini menciptakan dinamika yang sulit, terutama terkait penundaan beberapa proyek strategis, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Rocky menyebut pembatalan proyek besar seperti IKN hanya tinggal menunggu waktu, mengingat manfaatnya yang belum jelas bagi rakyat banyak.
“Prabowo mencoba memindahkan fokus ke hal-hal esensial seperti pendidikan dan nutrisi anak. Tapi ini berbenturan dengan kepentingan menteri-menteri yang masih mengutamakan proyek era sebelumnya,” tambah Rocky.
Lebih jauh, Rocky menilai bahwa pemangkasan anggaran makan siang ini rentan menjadi celah korupsi.
“Ketika dana dipangkas, biasanya pengawasan juga melemah. Ini berbahaya karena menyangkut kebutuhan dasar anak-anak,” katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu menyeimbangkan antara kebutuhan nutrisi anak-anak dan alokasi anggaran untuk pendidikan yang lebih berkualitas.
Anak-anak di daerah pedesaan, yang sering kali memiliki akses terbatas, harus menjadi prioritas utama.
“Pemikiran ideologis yang mendalam diperlukan. Kebijakan ini harus berdasarkan prinsip keadilan sosial, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan politik,” pungkas Rocky.
Editor: Ani Akhtar Ramadhan