"Rizal Fadillah: Mampukah PDIP Menjadi Oposisi Baru di Era Prabowo?"

Repelita, Jakarta - Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, mempertanyakan kesiapan PDIP untuk menjadi oposisi di tengah dinamika politik yang memanas pasca berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Dalam analisisnya, Rizal Fadillah menyebut bahwa meskipun sistem pemerintahan Indonesia tidak mengenal lembaga oposisi formal, keberadaan oposisi tetap terasa dalam bentuk individu atau kelompok yang kritis terhadap pemerintah. Oposisi ini, menurutnya, berfungsi untuk mengontrol kekuasaan dan memperkuat demokrasi.

Rizal mengulas hubungan erat PDIP dengan Presiden Joko Widodo selama dua periode kepemimpinannya. Dukungan PDIP terhadap Jokowi, sejak menjabat sebagai wali kota hingga presiden, telah menjadi tulang punggung kekuasaan politiknya. Namun, dinamika berubah menjelang akhir masa jabatan Jokowi, dengan PDIP mulai berselisih. Konflik mencapai puncaknya saat PDIP memecat Jokowi, serta kerabat dekatnya seperti Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, dari partai.

"Ketegangan semakin meningkat ketika Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku. Langkah ini dipandang publik sebagai bagian dari 'perang politik', bukan semata proses hukum," ungkap Rizal.

Ia menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto yang baru dilantik tetap berada dalam bayang-bayang Jokowi. Hal ini membuat PDIP berada di persimpangan jalan, apakah akan mendukung pemerintahan Prabowo atau memilih jalan oposisi penuh dengan mendekati kekuatan rakyat.

Rizal Fadillah menguraikan lima langkah strategis yang dapat dilakukan PDIP untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat:

1. Pembongkaran dugaan ijazah palsu Jokowi. Rizal menyebut langkah ini sebagai proses yang sudah berjalan dan akan mendapatkan energi baru jika PDIP terlibat.
2. Pengusutan akun fufufafa milik Gibran Rakabuming. Rizal mengusulkan penggunaan hak angket oleh fraksi PDIP di DPR untuk membarengi proses hukum.
3. Menyoroti nepotisme keluarga Jokowi. Ia menyebut pelanggaran Pasal 22 UU No. 28 Tahun 1999 sebagai peluang bagi PDIP untuk mengkritik Jokowi.
4. Dukungan pengusutan kasus KM 50. Rizal percaya bahwa langkah ini akan menarik simpati rakyat.
5. Menggugat proyek-proyek besar seperti PIK-2, Rempang, dan IKN. PDIP, menurutnya, perlu bersuara terhadap dugaan kolusi dan korupsi yang melibatkan rezim Jokowi.

"PDIP harus menjadi 'banteng ngamuk' yang menunjukkan keberpihakan pada rakyat. Jika berani dan jeli, PDIP dapat menjadi kekuatan oposisi yang solid, menyeruduk rezim manapun yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, baik Jokowi maupun Prabowo," tegas Rizal.

Ia mengakhiri dengan pertanyaan reflektif, "Siapkah PDIP menjadi oposisi baru? Rakyat sedang menunggu jawabannya."(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga