Prof Ikrar: Jokowi Merusak Tatanan Demokrasi di Indonesia

 

Repelita, Jakarta 18 Desember 2024 - Pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan PDIP dinilai bukan hanya persoalan pelanggaran kode etik kepartaian, melainkan menyangkut masa depan demokrasi di Indonesia.

Peneliti politik senior, Profesor Ikrar Nusa Bhakti, mengungkapkan bahwa tindakan Jokowi selama masa kepemimpinannya telah merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, PDIP tidak ingin nama baik partai tercoreng akibat ulah salah satu kadernya.

“Kerusakan dalam demokrasi Indonesia di era terakhir Jokowi terlihat jelas, seperti merekayasa hukum untuk anaknya dan memanipulasi keputusan MA terkait Kaesang. Itu menjadi alasan PDIP mengambil langkah tegas,” ujar Prof. Ikrar.

Surat keputusan pemecatan Jokowi dari PDIP menyebutkan bahwa Jokowi telah melanggar AD/ART partai tahun 2019, kode etik, serta disiplin partai. Jokowi dinilai melawan secara terang-terangan keputusan DPP Partai terkait dukungan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung PDIP.

“Masak seorang anggota partai merusak konstitusi dengan memanfaatkan MK dan mendukung pasangan Prabowo-Gibran, padahal PDIP mencalonkan Ganjar,” tegas Prof. Ikrar.

Ia juga menyoroti sikap Jokowi yang dianggap tidak konsisten. Pada Rakernas PDIP, Jokowi sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar. Namun, kenyataannya, ia justru berpihak kepada pasangan Prabowo-Gibran.

“Saat Rakernas, dia bilang ke Ganjar bahwa jika terpilih sebagai Presiden, tugasnya adalah menjadikan Indonesia swasembada pangan. Tapi semua tahu dia tidak mendukung Ganjar, melainkan Prabowo,” kata Prof. Ikrar.

Langkah PDIP memecat Jokowi dianggap sebagai tindakan tegas untuk menjaga integritas partai dan tatanan demokrasi di Indonesia. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga