Repelita, Jakarta - Perkelahian antara mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri semakin memanas. Dua peristiwa yang memperuncing perseteruan mereka adalah pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution dari PDIP serta penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konflik ini diprediksi akan semakin eskalatif, dimulai dari perang urat syaraf hingga perang politik dan hukum yang berpotensi berakhir dengan pertarungan total antara keduanya.
Megawati diketahui memegang kendali atas Kejaksaan Agung, sementara Jokowi memiliki pengaruh di KPK. Megawati menyerang kubu Jokowi dengan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, sementara Jokowi melawan balik dengan kasus suap Harun Masiku yang melibatkan Hasto. Selain itu, Jokowi juga mengusulkan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode melalui amandemen UUD 1945, yang kemudian ditanggapi dengan penolakan oleh Megawati.
Konflik semakin intens dengan Megawati yang mengusung Puan Maharani sebagai calon wakil presiden, sementara Jokowi memilih Ganjar Pranowo sebagai kandidat dari kubunya. Namun, ketika Megawati akhirnya memilih Ganjar, Jokowi beralih mendukung Prabowo Subianto. Pertarungan berlanjut dengan pemecatan Jokowi dari PDIP, diikuti dengan langkah Jokowi yang melibatkan KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. Hal ini menambah panasnya ketegangan antara keduanya.
Meski KPK sekarang berada di bawah rezim Prabowo, ia tampaknya tidak terlalu memperhatikan perkembangan ini. Prabowo lebih memilih untuk fokus pada isu-isu lainnya yang tidak berisiko bagi dirinya. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah KPK sekarang masih mengabdi pada kepentingan Jokowi, terutama terkait dengan kasus pesawat dan food estate yang membelitnya.
Perlawanan Megawati terhadap Jokowi dalam kasus Hasto juga berpotensi menantang keberadaan KPK itu sendiri, mengingat pimpinan KPK yang diajukan oleh Jokowi bertentangan dengan prosedur hukum yang semestinya diikuti oleh Prabowo. Hal ini mengingatkan pada peristiwa sebelumnya saat Yusril Ihza Mahendra, Menteri Kehakiman dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang melawan penetapan status tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus Sisminbakum.
Perseteruan antara Jokowi dan Megawati menunjukkan tanda-tanda perkelahian panjang yang dapat merugikan pembangunan politik bangsa. Saatnya bagi Prabowo untuk menunjukkan sikap nyata dalam menghadapi masalah ini, bukan hanya dengan bersikap acuh tak acuh atau tidak peduli. Hukum tidak seharusnya menjadi alat untuk kepentingan politik pragmatis yang hanya akan memperburuk keadaan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
