PDIP Sumut Nyatakan Perlawanan jika KPK Jadi Alat Penguasa

 

Repelita Medan - PDIP Sumatera Utara menegaskan akan melawan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadikan alat untuk kepentingan politik penguasa. Pernyataan ini disampaikan menyusul kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto di lembaga antirasuah tersebut.

"Secara kasat mata kita lihat prosesnya sudah lama, bisa dikatakan ini soal suap yang biasa. Kami menduga ini adalah kriminalisasi, apalagi 2024 adalah tahun politik, banyak kejadian aneh di berbagai partai," kata Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Bidang Kaderisasi dan Ideologi, Samulya Surya Indra, pada Sabtu (28/12/2024).

Samulya menilai masalah yang menimpa Hasto selalu diungkit berulang kali. Ia menambahkan, puncaknya adalah penetapan Hasto sebagai tersangka setelah PDIP mengumumkan pemecatan Presiden Jokowi beserta keluarganya.

"Ini sudah berulang kali, masalah ini selalu diangkat lagi. Setelah kita keluarkan pemecatan (Jokowi dan keluarga), tensinya semakin tinggi," kata Samulya.

Menurut Samulya, jika KPK serius dalam memberantas korupsi, seharusnya lembaga tersebut mengusut kasus besar seperti dugaan korupsi dana bantuan Bank Indonesia atau kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan.

PDIP menganggap KPK telah dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan, terlebih lagi penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan oleh jajaran KPK yang baru dilantik.

"Padahal banyak kasus korupsi besar seperti CSR BI yang harus jadi prioritas. Kita tahu kapan orang-orang yang ada di KPK ini diangkat, ini semua patut diduga sebagai kriminalisasi terhadap PDIP," tambah Samulya.

PDI Perjuangan Sumut juga meminta KPK untuk kembali fokus pada tugas dan tanggung jawabnya.

"Fokuslah pada keadilan dan jangan jadi alat politik. Fokuslah pada badan ad hoc untuk memberantas korupsi, demi Indonesia yang lebih baik ke depannya," tutup Samulya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga