Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

PDIP Semakin Kesal pada Jokowi Sebut Jawa Tengah Kini Kandang Bansos, Kritikan Terhadap Jokowi Memuncak

 PDIP keras dengan tingkah Jokowi sebut Jawa Tengah Bukan Kandang Banteng tapi Kandang Bansos dan Kandang Parcok

PDIP Sebut Kandang Banteng Kini Jadi Kandang Bansos dan Parcok

Ketegangan antara PDIP dan mantan kadernya, Joko Widodo, semakin memuncak pasca Pilkada. Konflik ini mencuat setelah kritik tajam dari politikus PDIP yang menyindir wilayah Jawa Tengah, yang selama ini dikenal sebagai "Kandang Banteng," kini layak disebut "Kandang Bansos" atau "Kandang Parcok."

Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan PDIP atas dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam mengamankan kemenangan kandidat yang didukung Jokowi.

Pengamat politik Rocky Gerung menyebutkan bahwa hubungan antara PDIP dan Jokowi telah retak, terutama karena PDIP merasa dirugikan oleh manuver politik Jokowi. Ia menyoroti dugaan penggunaan aparat penegak hukum untuk memengaruhi hasil Pilkada di beberapa daerah.

Namun, Rocky juga mencatat bahwa PDIP tetap memenangkan banyak wilayah di tingkat kabupaten, yang menunjukkan kekuatan ideologis PDIP yang masih tersebar luas di berbagai daerah.

“PDIP mungkin masih kesal dengan cara-cara yang digunakan Jokowi. Tetapi mereka kini lebih solid karena merasa dipersekusi, bahkan oleh mantan kadernya sendiri,” ujar Rocky.

Kritik PDIP terhadap Jokowi juga mencerminkan perubahan signifikan dalam peta politik nasional. Dengan kandang banteng yang kini lebih berfokus di Jakarta, PDIP berupaya memperkuat posisinya sebagai oposisi yang konstruktif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Era Jokowi sudah selesai. Kini saatnya PDIP kembali menata diri sebagai kekuatan politik yang signifikan di era baru,” tambah Rocky.

Selain itu, Rocky menekankan pentingnya reformasi di tubuh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, yang dinilai sering kali terlibat dalam konflik politik dan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa polisi adalah lembaga sipil yang harus menjaga netralitas, bukan menjadi alat kekuasaan.

“Polisi seharusnya mengutamakan prinsip imparsial dan menjalankan tugas berdasarkan hukum, bukan perintah politik,” jelas Rocky.

Meskipun hubungan PDIP dengan Jokowi merenggang, partai berlambang banteng ini diprediksi tetap akan bersikap kritis terhadap pemerintahan Prabowo. Kritik tersebut akan lebih terfokus pada kebijakan, bukan sekadar serangan personal seperti yang terjadi pada Jokowi.

Dengan dinamika politik yang terus berkembang, PDIP tampaknya siap memanfaatkan momentum untuk memperkuat pengaruhnya, sekaligus merebut kembali dukungan rakyat di berbagai wilayah.

“Kritik PDIP kepada Jokowi adalah bentuk protes dan strategi untuk membangun konsolidasi baru di bawah kepemimpinan Prabowo,” tutup Rocky.

Editor: Ani Qaila Ramadhan

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Bottom

Copyright © 2023 - Repelita.net | All Right Reserved