MUI Dukung Program Penguatan Kompetensi Juru Dakwah, Bukan Sekadar Sertifikasi

Top Post Ad

 

Jakarta, 11 Desember 2024 - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut positif gagasan program untuk meningkatkan kualitas juru dakwah di Indonesia. Namun, istilah sertifikasi juru dakwah dinilai kurang tepat karena terkesan formalistik dan seragam.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa'adi, menyatakan lebih memilih istilah penguatan kompetensi juru dakwah yang berfokus pada peningkatan kapasitas, bukan sekadar formalitas administratif.

“Saya tidak bisa membayangkan jika program sertifikasi diberlakukan dan hanya juru dakwah bersertifikat yang boleh berdakwah. Bagaimana nasib ustaz dan kiai kampung yang tidak memiliki sertifikat tetapi memiliki keilmuan yang mumpuni?” ujar Zainut.

Menurut Zainut, program penguatan kompetensi juru dakwah diharapkan dapat memberikan pembekalan yang menyeluruh, baik dari aspek materi, metodologi, maupun wawasan kebangsaan.

Materi dalam program ini akan mencakup isu-isu aktual, seperti hubungan agama dan negara, moderasi beragama, literasi media digital, strategi dakwah kepada generasi Z, serta penanggulangan terorisme.

Baca Juga

• Anggaran Sekolah Rakyat Capai Rp100 Miliar per Unit, Cak Imin: Untuk Wong Cilik
• Pramono Anung Dikritik Naik Helikopter Pantau Banjir, Dibandingkan dengan Prabowo
• IMM Ultimatum Prabowo Copot Yandri Susanto, Ancam Gelar Aksi di Istana
• SHGB di Kawasan Laut Sedati Sidoarjo Tak Diperpanjang, Pemerintah Ambil Sikap Tegas

“Substansi penguatan kompetensi lebih pada pengayaan wawasan dan penguatan metodologi dakwah,” tambahnya.

Zainut juga menekankan pentingnya program ini untuk mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, dan sikap inklusif dalam berdakwah.

Meski begitu, ia menyarankan agar program ini bersifat sukarela, bukan wajib. Peserta dapat berasal dari individu maupun organisasi keagamaan, seperti ormas Islam, majelis taklim, dan lembaga pendidikan Islam.

Penyelenggaraan program ini, menurutnya, dapat dilakukan oleh Kementerian Agama, organisasi keagamaan, maupun perguruan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta.

“Penekanannya bukan pada sertifikasi, tetapi pada peningkatan kualitas juru dakwah,” tutup Zainut, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Agama pada 2019–2023.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok