Menteri Ara Curhat ke Bank Dunia, Hanya Mampu Bangun 300.000 Rumah dari Target 3 Juta

Repelita, Jakarta 15 Desember 2024 – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan delegasi World Bank pada Jumat (13/12). Pertemuan ini dilakukan untuk menjajaki peluang kerja sama demi mencapai target Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Menteri Maruarar mengungkapkan bahwa jika mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata, pihaknya hanya dapat membangun sekitar 257.000 rumah. "Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," ujarnya.

Menurut Maruarar, Kementerian PKP bukan hanya kementerian teknis, tetapi juga strategis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inovatif yang menggabungkan aspek teknis dengan rencana strategis.

Dia juga menyebutkan bahwa anggaran kementeriannya tidak mencukupi untuk mewujudkan target Program 3 Juta Rumah Rakyat. "Karena jika teknis saja kami akan gagal, berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah," jelas Maruarar.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan pentingnya kepemilikan rumah, yang memiliki efek positif bagi berbagai sektor. Selain itu, Kementerian PKP juga diminta untuk membuat skema yang melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha dapat berperan lebih aktif dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

Sementara itu, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank, Carolyn Turk, menyatakan bahwa untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, kolaborasi seluruh elemen sangat penting. Ini melibatkan sektor publik, sektor privat, bisnis domestik, dan bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program 3 Juta Rumah merupakan program yang luar biasa dan tidak mungkin dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," ucap Carolyn.

Carolyn menjelaskan dukungan World Bank tidak hanya dalam bentuk pinjaman atau modal, tetapi juga dalam kerja analitis. Ini meliputi pengumpulan, pengkajian data, serta merumuskan pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan demi mencapai target yang sudah ditetapkan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan target dan sasaran penerima manfaat program. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi juga penting, terutama ketika ada proses desentralisasi yang melibatkan pemerintah daerah," ungkap Carolyn.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga