Jakarta, 9 Desember 2024 - Agung Laksono menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) tandingan dan menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Munas tandingan ini dilaksanakan pada Minggu (8/12) di Jakarta.
Agung menyatakan akan melaporkan hasil Munas yang diselenggarakan olehnya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Saya akan melaporkan kepada Kemenkumham, kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan AD/ART pada forum tertinggi PMI," ujar Agung.
Sementara itu, Jusuf Kalla yang juga terpilih sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029 melalui proses aklamasi dalam Munas yang diadakan di Hotel Grand Sahid pada Senin (9/12), mengatakan bahwa kepengurusan yang dibuat oleh Agung Laksono bersifat ilegal. Munas tersebut dibuka oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta dihadiri Menko Muhaimin Iskandar dan Pratikno.
"PMI harus ada satu dalam satu negara, tidak boleh ada dua, jadi kami sudah lapor ke polisi soal Munas yang dibuat oleh Agung Laksono," kata JK.
Menurut JK, tindakan Agung yang membuat Munas tandingan ini adalah langkah ilegal dan merupakan pengkhianatan. JK juga menilai bahwa ini bukan kejadian pertama bagi Agung Laksono yang memiliki riwayat konflik dalam organisasi politik, termasuk perpecahan di Partai Golkar.
Agung Laksono mengklaim bahwa pihaknya mendapatkan dukungan lebih dari 20 persen dari para anggota PMI, sesuai dengan ketentuan AD/ART, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir.
Agung menegaskan bahwa keputusan tentang kepengurusan PMI kini berada di tangan Kemenkumham.
"Tetap akan dilempar ke pemerintah, jadi kita tinggal menunggu keputusannya. Saya percaya pemerintah akan adil, objektif, dan sesuai dengan kaidah yang semestinya," ujarnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
