Kyai Banten Turun Tangan Atasi Kisruh PSN PIK 2, Pengurus Nelayan Banten: Laut Dipagar dan Calo Meresahkan

 

Repelita, Jakarta 14 Desember 2024 - Para kyai Banten turun tangan mengatasi polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dianggap mengganggu kehidupan masyarakat pesisir Banten.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banten, H. Sabrawijaya, mengungkapkan bahwa proyek PSN PIK 2 telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat pesisir, terutama nelayan tradisional.

Menurut Sabrawijaya, keresahan tersebut muncul akibat perilaku calo dan sejumlah oknum yang membuat kondisi semakin sulit bagi masyarakat. Bahkan, akses laut disebut telah dipagari sehingga menghalangi kepentingan umum demi keuntungan kelompok tertentu.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya telah meminta para kyai untuk membantu mendesak pengkajian ulang proyek tersebut atau bahkan pembatalannya.

"Berbagai kemudaratan kami rasakan, terutama para nelayan tradisional yang tidak lagi bisa melaut karena lautnya telah dikuasai dan diuruk oleh mereka," ujar Sabrawijaya.

Ketua Persatuan Islam Indonesia (PII) Banten, Drs. H. Makmum Murzaki, turut menambahkan bahwa pihaknya telah menyampaikan protes masyarakat kepada KH Ma’ruf Amin yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden.

"Pak Ma’ruf Amin menyambut baik gerakan masyarakat Banten yang ingin PSN PIK 2 dibatalkan," ungkap Makmum.

Ia juga menjelaskan bahwa rencana selanjutnya adalah mengirim surat untuk mengatur pertemuan dengan Presiden Prabowo guna membahas permasalahan ini secara langsung.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten, Dr. KH. A. Bazari Syam, menegaskan bahwa pembangunan harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Menanggapi laporan dari berbagai pihak, MUI Banten berencana melakukan investigasi terkait proyek PIK 2.

"Kami akan memeriksa apakah pembangunan ini benar-benar mendatangkan kesengsaraan dan kerugian bagi masyarakat setempat," ujar Bazari.

Ia menyatakan bahwa permasalahan ini juga akan disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk mencari solusi terbaik.

Polemik seputar pembangunan PSN PIK 2 semakin memanas setelah insiden kecelakaan truk pengangkut tanah yang menabrak seorang siswa SD di Tangerang.

Selain itu, proyek ini juga disinyalir melakukan pembebasan lahan dengan harga yang sangat rendah, sehingga merugikan masyarakat setempat.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, turut menyuarakan kritiknya terhadap proyek ini. Dalam unggahan di media sosial, ia menyebut bahwa proyek PIK 2 menempatkan rakyat dalam situasi yang tidak adil.

“PSN PIK-2 menempatkan rakyat bagaikan seekor rusa yang dikepung berbagai binatang buas,” tulisnya.

Ia juga mengkritik harga pembebasan lahan yang disebutnya terlalu murah, bahkan untuk lahan sawah produktif.

Kritik lainnya datang dari Bivitri Susanti, salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Menurutnya, penetapan status PSN pada PIK 2 dilakukan secara tertutup dan tidak transparan.

"Kriterianya tidak jelas, transparansinya tidak ada. Tahu-tahu keluar Perpres Proyek Strategis Nasional BSD dan PIK-2. Prosesnya melanggar hukum," ujar Bivitri dalam sebuah wawancara.

Kasus ini terus menjadi perhatian publik, terutama terkait dampaknya pada masyarakat pesisir dan nelayan tradisional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga