Jakarta, 9 Desember 2024 – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango, memaparkan sejumlah pencapaian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Salah satu temuan penting adalah kebocoran anggaran subsidi gas LPG 3 kg sebesar Rp50 triliun dan subsidi listrik Rp14 triliun yang tidak tepat sasaran.
"Mampu mengidentifikasi kebocoran sebesar Rp14 triliun setahun untuk subsidi listrik dan ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 kg sebesar Rp50 triliun," ujar Nawawi.
Ia juga menjelaskan bahwa Stranas PK telah menyumbang penerimaan negara sebesar Rp3 triliun. Selain itu, terdapat potensi tambahan penerimaan sebesar Rp30,2 triliun dari pengenaan denda atas pengendalian perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan di lima provinsi. Perbaikan di sektor mineral dan batubara turut memberikan kontribusi sebesar Rp7,7 triliun pada 2023.
Perbaikan tata kelola perizinan, lanjut Nawawi, memberikan kepastian berusaha terutama di sektor perkebunan dan mineral batubara.
Digitalisasi lebih dari 2.000 pelabuhan dan terminal khusus juga menurunkan biaya logistik nasional dari 24 persen menjadi 14 persen dari Produk Domestik Bruto (GDP). Waktu layanan yang sebelumnya memakan waktu dua minggu kini hanya memerlukan kurang dari satu hari.
"Hal inilah yang menjadikan Indonesia satu-satunya negara di Asia yang masuk dalam 20 besar negara dengan performa pelabuhan terbaik di dunia versi UNCTAD," tambah Nawawi.
Pada peringatan Hakordia tahun ini, tim Stranas PK meluncurkan rencana aksi pencegahan korupsi 2025–2026. Rencana tersebut mencakup 15 aksi yang terbagi dalam tiga fokus utama, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Birokrasi.
"Keseluruhan aksi ini akan dilaksanakan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta diarahkan untuk membantu meningkatkan penerimaan negara dan mencegah kebocoran keuangan negara," pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
