Repelita, Jakarta, 15 Desember 2024 – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemberian amnesti yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini mencakup pemberian amnesti kepada 44 ribu narapidana, termasuk mereka yang terjerat kasus penghinaan terhadap kepala negara, berdasarkan pertimbangan kemanusiaan.
Aminullah menyebut kebijakan amnesti ini sebagai langkah strategis yang tidak hanya menunjukkan sisi kemanusiaan, tetapi juga penting untuk rekonsiliasi nasional. Menurutnya, rekonsiliasi dapat menjadi fondasi untuk menciptakan stabilitas politik dan membantu pemerintah menjalankan program pembangunan strategis.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan mendukung penuh kebijakan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto,” ujar Aminullah pada Sabtu, 14 Desember 2024.
Dia menjelaskan bahwa salah satu dampak positif dari kebijakan amnesti adalah mengatasi masalah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan yang saat ini menjadi perhatian serius. Dengan jumlah narapidana yang berkurang, beban anggaran negara untuk pemeliharaan tahanan dapat ditekan. Anggaran yang dihemat dapat dialokasikan untuk mendukung program-program pembangunan prioritas pemerintahan Prabowo.
“Over kapasitas di lembaga pemasyarakatan menguras anggaran negara. Kebijakan ini, selain aspek kemanusiaan, juga memberikan manfaat ekonomi dengan memungkinkan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program produktif lainnya,” katanya.
Aminullah juga meminta DPR RI untuk mendukung penuh kebijakan amnesti ini. Dukungan DPR sangat penting sebagai lembaga yang terlibat dalam pemberian pertimbangan amnesti, serta dapat memahami urgensi dan manfaat kebijakan tersebut. Sinergi antara pemerintah dan DPR menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini.
“Kami berharap DPR dapat berdiri bersama pemerintah untuk mewujudkan kebijakan ini. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi narapidana tetapi juga membantu pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih maju, damai, dan berkeadilan,” ujarnya.
Aminullah menegaskan bahwa kebijakan amnesti ini adalah wujud nyata dari semangat rekonsiliasi nasional yang diperlukan bangsa saat ini. Dengan mengutamakan aspek kemanusiaan, ia optimis langkah ini akan berdampak positif bagi semua elemen masyarakat.
“Rekonsiliasi nasional adalah jalan yang harus ditempuh untuk menyatukan kembali bangsa ini. Kami percaya bahwa program ini adalah awal yang baik untuk memperbaiki hubungan antarelemen masyarakat, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan bangsa,” ujarnya.
“Dengan dukungan penuh dari elemen masyarakat dan pemerintah, kami yakin kebijakan amnesti ini akan menjadi momen penting dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” pungkas Aminullah. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
