Jokowi Bantah Ajukan 3 Periode, Jubir PDIP Guntur Romli: Jadi Tertawaan, Publik Bisa Menilai

 

Repelita Jakarta - Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli angkat bicara atas pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang membantah menginginkan tiga periode masa jabatan sebagai kepala negara.

Menurutnya, bantahan tersebut menjadi tertawaan publik karena banyak bukti yang sudah ada.

"Bantahan Jokowi soal tidak ada permintaan 3 periode jadi bahan tertawaan publik. Karena publik sangat mengetahui orang-orang di lingkaran Jokowi saat itu secara serentak menyuarakan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, seperti ada yang meminta secara resmi dan mengorkestrasi," kata Guntur Romli, Selasa (31/12/2024).

Jokowi sendiri, menurutnya, tidak pernah memberikan teguran dan sanksi kepada mereka hingga akhir periode menjabat presiden. Bahkan, ia disebut-sebut menjadi 'orang titipan Jokowi' pada kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini.

Guntur lalu menerangkan bahwa wacana tiga periode pernah disuarakan oleh ketua-ketua umum parpol saat itu seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN), dan PSI.

"Serta oleh menteri-menteri Jokowi seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Tito Karnavian. Kemudian melalui Organ Relawan seperti Projo dengan acara berkedok Musra yang awalnya berniat mencari penerus Jokowi tapi kemudian meneriakkan Jokowi 3 Periode," terangnya.

Tak hanya itu, dikatakan Guntur, wacana tersebut juga digaungkan deklarasi Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) yang mendukung 3 periode dalam acara yang dihadiri Jokowi.

"Kedua pernyataan Jokowi bahwa orang-orang meminta 3 Periode seperti menampar dan menjerumuskan dia (akhir tahun 2019) hanya drama politik belaka yang menjadi tertawaan publik. Karena orang-orang itu sampai akhir periode Jokowi tetap menjadi orang-orang terdekat Jokowi bahkan disebut-sebut orang titipan Jokowi di kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini," jelasnya.

Ia melanjutkan, tidak adanya teguran dan sanksi dari Jokowi kepada mereka menunjukkan hal tersebut. Jokowi merasa nyaman-nyaman saja dengan pernyataan mereka.

"Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita. Kecuali sudah direncanakan suatu skenario kepura-puraan. Pura-pura mengingkari padahal dia sendiri yang menyuruh," ungkapnya.

Selanjutnya, kata Guntur, ada peran besar 'Orang Istana' dari lingkaran Jokowi saat itu yang mengorkestrasi wacana 3 periode atau perpanjangan masa jabatan dengan alasan yang mengada-ada.

"Seperti Pandemi Covid-19, kepuasan publik yang tinggi melalui hasil survei, rencana amandemen UUD 1945 hingga Sidang Istimewa MPR. Pada akhirnya sepanjang tahun 2022, Jokowi tidak lagi menunjukkan sikap pura-pura antipati atau penolakan pada wacana 3 periode dengan berdalih 'ini negara demokrasi, suara dan aspirasi rakyat,'" kata Guntur.

Publik lanjutnya, juga terus dihujani hasil survei-survei kepuasan publik yang sangat tinggi yang di-framing sebagai dukungan rakyat agar Jokowi memimpin kembali.

"Ditambah dukungan Ketua MPR waktu itu Bambang Soesatyo terhadap wacana 3 periode bahkan menyinggung soal amandemen UUD 1945 pada Desember 2022," terangnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, ditegaskan Guntur, maka bantahan Jokowi terkait permintaan dan wacana 3 periode hanya menjadi bahan tertawaan publik.

"Karena bertentangan dengan bukti-bukti yang ada selama ini dan sudah diketahui secara luas oleh publik," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantah narasi yang menyebut dirinya menginginkan tiga periode masa jabatan sebagai kepala negara.

Seperti diketahui, tudingan itu kembali mencuat setelah disebutkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, saat buka suara soal penetapan tersangka terhadap dirinya.

"Ya, ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun," kata Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024), dikutip dari Tribun Solo.

Jokowi menganggap isu itu merupakan framing yang jahat terhadap dirinya.

"Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus nggak pernah ada, ya. Jangan menjadi framing jahat seperti itu, nggak baik," katanya.

Jokowi bahkan mempersilakan untuk bertanya ke Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, atau Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

"Tanyakan saja ke Ibu Mega. Atau tanyakan saja ke Mbak Puan,” jelasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga