Istri Tidak Aktif Jadi Ketua PKK, Banyak Lurah Jakarta Terancam Dicopot, BKD: Malu-maluin Aja!

 

Jakarta, 10 Desember 2024 - Sejumlah lurah di Jakarta terancam dicopot dari jabatan mereka karena istri mereka tidak aktif menjadi Ketua PKK di lingkungan kelurahan. Hal ini menjadi perhatian serius Anggota Komisi II DPRD Jakarta, Inad Luciawaty, yang menegaskan bahwa istri lurah memiliki kewajiban untuk memegang jabatan sebagai Ketua PKK di daerah masing-masing.

Inad menyampaikan banyak keluhan dari kader PKK di tingkat kelurahan yang merasa kegiatan PKK tidak berjalan maksimal akibat keterlibatan istri lurah yang terbatas. Banyak istri lurah yang memiliki kesibukan kerja, sehingga tidak dapat mengkoordinir kegiatan PKK secara optimal.

“Inilah yang menjadi masalah. Bagaimana istri lurah dapat mengondisikan kader-kader PKK agar kegiatan ini berjalan baik jika mereka tidak aktif di lapangan,” ujar Inad saat rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta di kantor DPRD Jakarta, Senin (9/12/2024).

Anggota DPRD dari Fraksi PKS ini mengusulkan agar Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidar, melakukan tes kesiapan istri calon lurah dan camat untuk memastikan mereka dapat menjalankan peran sebagai Ketua PKK.

Menurut Inad, keterlibatan istri dalam kegiatan PKK juga penting untuk mendukung program pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal ini, Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidar, menegaskan bahwa istri lurah harus aktif menjalankan tugas sebagai Ketua PKK. Chaidar mengatakan bahwa posisi lurah adalah ujung tombak pemerintahan lokal yang memiliki tanggung jawab besar untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kalau istri tidak aktif, lebih baik tidak usah jadi lurah. Itu memalukan bagi kita semua. Lurah adalah perwakilan gubernur di tingkat lokal. Semua hal terkait kesejahteraan warga, seperti anak-anak stunting dan masalah sosial lainnya, harus diketahui lurah beserta istrinya,” ujar Chaidar.

Chaidar memastikan bahwa semua kelurahan ke depannya harus memiliki pengurus PKK yang aktif dan solid. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan tidak ada kelurahan dengan pengurus PKK yang tidak berjalan maksimal.

“Lurah harus benar-benar siap bekerja 24 jam demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga