Hasto Ditantang Bongkar Keterlibatan Menantu Megawati di PT Basis Utama Prima dalam Kasus BTS Kominfo

Repelita Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, didesak untuk mengungkap keterlibatan PT Basis Utama Prima (BUP) dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Aktivis 98, Joko Priyoski, mempertanyakan mengapa pemilik perusahaan tersebut tidak turut dipanggil meskipun Direktur Utamanya telah divonis.

"Kalau mau fair, Hasto juga harus bongkar kongkalikong BTS yang melibatkan perusahaan menantu Megawati," ujar Joko, Senin (30/12/2024).

PT Basis Utama Prima, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Happy Hapsoro, terseret dalam kasus korupsi BTS Kominfo yang melibatkan mantan Menteri Kominfo, Johnny G. Plate.

Menurut data Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Happy Hapsoro memiliki 99,99% saham perusahaan tersebut. Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan Direktur Utama PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki, sebagai tersangka baru dalam kasus ini.

Keterlibatan perusahaan ini semakin memperluas lingkup penyidikan kasus korupsi BTS Kominfo.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyatakan bahwa pihaknya menunggu Hasto Kristiyanto untuk mengungkap dugaan korupsi pejabat negara terkait kasus tersebut.

"KPK akan menerima semua laporan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan korupsi," ujar Fitroh.

Di sisi lain, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, membela Hasto Kristiyanto yang sempat disinggung soal kepanikan terkait isu tiga periode jabatan presiden.

Menurut Guntur, kepemimpinan KPK saat ini merupakan hasil seleksi di era Presiden Joko Widodo.

"Bahasa Jawanya, 'nabok nyilih tangan', menampar pakai tangan orang lain," ucap Guntur, Jumat (27/12/2024).

Guntur juga menyinggung opini publik yang menyoroti hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi.

"Kalau kita lihat di media sosial, banyak yang menyebut bagaimana Pak Prabowo masih tunduk pada Jokowi," tambahnya.

Selain itu, Guntur menyebut Hasto memiliki video bukti kuat terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Video ini diklaim akan dirilis oleh Hasto sebagai bentuk klarifikasi atas isu yang berkembang.

Tak hanya itu, Hasto juga dikatakan memiliki video lain yang disebut-sebut memiliki daya ledak besar.

Salah satunya terkait dugaan kriminalisasi terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Ini skandal besar yang daya ledaknya melebihi kasus Watergate di Amerika," ucap Guntur.

Dikutip media nasional, menurut Guntur, video tersebut memuat bukti rekayasa hukum yang digunakan untuk melemahkan lawan politik.

"Bagaimana aparat negara disalahgunakan untuk membunuh karakter politik lawan. Ini bukti yang sangat kuat," katanya.

Guntur menambahkan bahwa Hasto telah mendampingi dan membela sejumlah tokoh politik selama 23 tahun terakhir.

"Rahasia sekecil apa pun dan bukti-bukti terkait selalu dipegang oleh Hasto," ungkapnya.

Kasus korupsi BTS Kominfo terus menjadi sorotan publik.

Desakan terhadap Hasto Kristiyanto untuk membeberkan informasi penting seputar kasus ini kian meningkat, seiring dengan harapan akan penegakan hukum yang transparan.

KPK diharapkan mampu menggali lebih dalam keterlibatan pihak-pihak terkait dalam kasus ini, termasuk peran PT Basis Utama Prima dan pemiliknya, Happy Hapsoro.

Penuntasan kasus ini menjadi ujian besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok