Repelita Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa dirinya adalah sosok utama yang mengusulkan penundaan Pilpres 2024. Bahlil menegaskan bahwa ia tidak pernah menerima arahan dari Presiden Jokowi terkait wacana perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.
Hal tersebut diungkapkan dalam konferensi pers 'Refleksi Akhir Tahun Partai Golkar' yang digelar di Slipi, Jakarta Barat. Bahlil ditanya mengenai isu Hasto Kristiyanto yang menjadi tersangka setelah menyebutkan bahwa Jokowi menginginkan masa jabatan tiga periode. Bahlil menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah mengeluarkan wacana tersebut.
"Saya ingin mengatakan begini ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya," tegas Bahlil.
Bahlil juga menyebutkan bahwa Hasto sok tahu dan mengaitkan Jokowi dengan isu yang tidak jelas asal-usulnya. "Dan saya sudah ngomong berkali-kali. Itu ide itu tidak pernah Presiden, waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu, memerintahkan kepada siapa pun," ujarnya.
Menurut Bahlil, ia mengusulkan penundaan Pilpres karena wabah COVID-19 yang masih berlangsung dan ekonomi Indonesia yang sedang dalam tahap pemulihan. "Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh Pilpresnya ditunda," ungkapnya.
Bahlil kembali menegaskan bahwa tidak ada pihak yang meminta perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga tiga periode. "Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh," katanya.
Ia pun menegaskan bahwa seharusnya dirinya yang menjadi pihak yang disalahkan. "Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Untuk negara gitu. Jadi, harusnya yang dituntut itu saya," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok