Dr. Tifa Ungkap Ancaman Mengancam di Balik IKN, Negara Tetangga Sudah Jadi Korban China

 

Repelita, Jakarta 18 Desember 2024 - Proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, mendapatkan sorotan tajam dari pengamat media sosial, Dr. Tifa. Menurutnya, proyek ini berpotensi menjadi jebakan utang yang merugikan Indonesia dan memperburuk kondisi keuangan negara melalui pembengkakan utang yang sulit dikendalikan.

Dr. Tifa mengungkapkan bahwa biaya awal proyek IKN yang diperkirakan sebesar 100 miliar dolar AS kini berisiko naik menjadi 200 miliar dolar setelah delapan tahun. Hal ini menunjukkan bahwa proyek tersebut dapat menjadi beban finansial yang signifikan bagi negara.

“Ini jelas menunjukkan bahwa IKN bisa menjadi jebakan utang yang berbahaya, mirip dengan proyek Forest City di Malaysia,” ujarnya.

Proyek Forest City yang juga melibatkan investasi asing mengalami kegagalan besar dengan hanya 15% dari rencana yang terealisasi dalam waktu delapan tahun. Dr. Tifa khawatir Indonesia akan menghadapi nasib yang sama, dengan utang terus meningkat dan proyek yang mangkrak.

Salah satu kekhawatiran Dr. Tifa adalah risiko terperangkap dalam utang besar jika proyek IKN diserahkan kepada pihak swasta. Ia menyebut hal ini dapat menjadi "death trap" bagi Indonesia, di mana utang terus membengkak tanpa ada jaminan kesuksesan proyek.

Keterlibatan investor asing, terutama dari China, serta ketergantungan pada dana APBN, dinilai dapat menambah beban negara yang sudah memiliki utang cukup besar.

Dr. Tifa juga mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo memilih Penajam Pasir Utara sebagai lokasi ibu kota baru. Menurutnya, pemindahan ibu kota ke lokasi yang jauh dari pusat ekonomi dan infrastruktur yang sudah ada tidak efektif dan kurang rasional.

“Jika ingin mengikuti jejak Presiden Soeharto yang pernah merencanakan pemindahan ibu kota ke Jonggol, itu lebih masuk akal. Lokasinya lebih dekat dan infrastrukturnya sudah siap,” jelas Dr. Tifa.

Dr. Tifa mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada pembangunan dan revitalisasi kota-kota yang sudah ada di Kalimantan, seperti Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda, daripada membangun ibu kota baru yang jauh dari aktivitas ekonomi.

“Jika pemerintah benar-benar peduli pada Kalimantan, sebaiknya bangun kota-kota yang ada, bukan membangun ibu kota baru yang justru memicu kerusakan alam dan pemborosan dana,” tegasnya.

Dr. Tifa juga mengingatkan bahwa proyek IKN memiliki risiko besar dari sisi keuangan dan kesiapan infrastruktur. Hingga saat ini, dana dari APBN yang digunakan sudah mencapai triliunan rupiah, tetapi investor besar belum terlibat secara signifikan.

“Jika proyek ini tidak segera dihentikan atau disesuaikan, IKN bisa menjadi proyek gagal yang hanya menambah beban utang negara,” ujarnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga