Repelita, Jakarta, 15 Desember 2024 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan respons terkait pernyataan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Megawati menyatakan akan turun tangan jika Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, ditangkap dalam kasus Harun Masiku. Menanggapi hal ini, Tessa Mahardhika Sugiarto, juru bicara KPK, menegaskan bahwa pernyataan Megawati bukan sebuah ancaman kepada KPK, melainkan bentuk tanggung jawab Megawati sebagai ketua umum PDIP.
"Saya mencoba melihat pidato beliau. Yang menyampaikan bahwa akan hadir, karena beliau memiliki tanggung jawab sebagai ketua. Saya pikir tidak ada ancaman di situ," ujar Tessa saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (14/12/2024).
Tessa yakin bahwa Megawati, sebagai seorang negarawan, mendukung penuh proses penegakan hukum di Indonesia.
"Bahwa beliau merupakan seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia yang ke-5, anak dari almarhum Ir Soekarno. Saya meyakini Ibu Megawati pro terhadap penegakan hukum. Sangat tidak masuk akal jika ada narasi yang mengatakan beliau mengancam KPK," tambah Tessa.
Sebelumnya, Megawati berbicara mengenai kader PDIP, Harun Masiku, yang menjadi buron KPK. Megawati juga mendorong para praktisi hukum untuk mengevaluasi penanganan kasus Harun Masiku.
"Itu sudah dari 2019. Coba para ahli hukum berani menghitung berapa semua yang ditahan," ujarnya saat menghadiri acara peluncuran buku "Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis" pada Kamis, 12 Desember 2024.
Megawati juga menyoroti cara kerja penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti, saat memeriksa Hasto dan stafnya, Kusnadi. Megawati mempertanyakan metode yang digunakan Rossa, seperti memakai masker dan peralatan pelindung lainnya, yang dinilai menunjukkan ketidaknyamanan dan ketakutan.
"Si Rossa itu punya surat perintah nggak? Yang turun itu kan ada Pak Hasto, Kusnadi. Mereka disuruh bawa tas, katanya mungkin ada barang bukti. Tapi harus ada proses yang benar, tidak seperti itu," ujarnya.
Megawati menegaskan bahwa penegakan hukum harus mengikuti prosedur yang sesuai agar prosesnya dapat berjalan adil dan transparan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
