Repelita, Jakarta 14 Desember 2024 - Parlemen Korea Selatan secara resmi memutuskan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol. Sebanyak 204 anggota parlemen dari total 300 orang memberikan suara mendukung penggulingan, sementara 85 anggota lainnya menolak mosi tersebut.
Keputusan ini muncul setelah deklarasi darurat militer yang dilakukan oleh Yoon Suk Yeol memicu kemarahan masyarakat dan menimbulkan krisis konstitusional. Berdasarkan konstitusi, posisi presiden sementara akan dijabat oleh Perdana Menteri Han Duck-soo.
Sekarang, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan mengembalikan atau mencopot Yoon Suk Yeol. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu hingga enam bulan.
Sebelumnya, pada 3 Desember, saat darurat militer dideklarasikan, tentara dikirim ke Majelis Nasional. Para perwira tentara diperintahkan untuk menyingkirkan anggota parlemen agar mereka tidak dapat mencapai 150 suara yang diperlukan untuk membatalkan undang-undang yang disahkan.
Dalam deklarasinya, Yoon menuduh pihak oposisi melumpuhkan pemerintahan. Namun, deklarasi darurat militer itu kemudian ditolak dan undang-undang yang berlaku dibatalkan hanya beberapa jam setelah diberlakukan.
Keputusan pemakzulan ini juga menunjukkan perubahan dalam dukungan internal Partai Kekuatan Rakyat. Beberapa anggota partai tersebut sendiri ikut memberikan suara untuk mendukung penggulingan mosi pemakzulan Yoon Suk Yeol.
Park Chan-dae, pemimpin Partai Demokrat, yang merupakan oposisi, menyatakan bahwa pengambilan keputusan ini adalah kemenangan bagi rakyat Korea Selatan serta simbol kekuatan demokrasi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
