Yayasan Bantah 3 Siswa TK Dikeluarkan Gara-gara Orang Tua Beda Pilihan Politik

 

Isu Pengeluaran Siswa di TK Darul Fiqri Rembang Terkait Politik Dinyatakan Tidak Benar

Ketua Yayasan TK Darul Fiqri, Joko Suryanto, membantah kabar yang beredar mengenai pengeluaran tiga siswa dari sekolah tersebut terkait perbedaan pilihan politik antara wali murid dan pihak yayasan. Joko menegaskan bahwa para siswa tersebut masih terdaftar di TK Darul Fiqri dan tidak ada surat resmi yang menyatakan mereka dikeluarkan.

“Kami tidak pernah mengeluarkan siswa. Mereka masih terdaftar di TK Darul Fiqri. Tidak ada surat resmi yang menyatakan mereka dikeluarkan dari sekolah,” ujar Joko, Senin (25/11/2024).

Klarifikasi Terkait Ajakan Dukungan Politik

Joko juga mengakui bahwa dirinya mengunjungi rumah wali murid untuk meminta dukungan bagi pasangan calon (paslon) tertentu dalam Pilkada. Namun, ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut sebatas ajakan dan bukan paksaan.

"Saya hanya menyampaikan bahwa salah satu donatur yayasan memiliki hubungan dengan paslon itu dan meminta dukungan. Namun, itu tidak berarti memaksa atau menjadi alasan untuk mengeluarkan siswa," tegasnya.

Kepala Sekolah Menyatakan Tak Ada Pengeluaran Siswa

Kepala Sekolah TK Darul Fiqri, Umi Anisa, turut menyampaikan klarifikasi. Ia mengaku terkejut dengan isu yang berkembang dan menegaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah mengeluarkan siswa. "Yang jelas, kami tidak pernah mengeluarkan siswa, dan ketiga anak tersebut masih berstatus sebagai siswa kami," ungkap Umi Anisa.

Pernyataan Wali Murid Berbeda dengan Pihak Sekolah

Namun, salah satu wali murid yang dikonfirmasi oleh wartawan memberikan keterangan berbeda. Wali murid tersebut mengaku didatangi oleh pihak sekolah yang meminta dukungan untuk paslon tertentu. Ia mengungkapkan bahwa pihak sekolah menyarankan agar ia mendukung paslon tersebut jika ingin anaknya tetap bersekolah di TK Darul Fiqri.

"Dikatakan kalau anak saya tetap sekolah di TK Darul Fiqri, saya harus mendukung paslon seperti pilihan yayasan. Kalau tidak, anak saya harus keluar," kata wali murid tersebut. Setelah berusaha bernegosiasi namun tidak berhasil, ia memutuskan untuk menarik anaknya keluar dari sekolah.

Kepala Desa Memfasilitasi Mediasi

Kepala Desa Pamotan, A. Maskur Rukhani, turut memfasilitasi mediasi antara pihak sekolah dan wali murid yang terlibat. Ia menegaskan pentingnya menjaga demokrasi dan tidak melibatkan anak-anak dalam permasalahan politik.

"Kita harus menjaga demokrasi dan tidak melibatkan anak-anak dalam permasalahan politik," ujar Maskur Rukhani.(*)

Baca Juga