Pengamat politik Rocky Gerung mencurigai adanya transaksi politik antara Majelis Wali Amanah (MWA) Universitas Indonesia (UI) dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait penangguhan gelar doktor Bahlil.
Rocky menilai keputusan MWA UI yang menunda yudisium Bahlil lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada alasan administratif. Ia mengkritik pernyataan Ketua MWA UI, Yahya Staquf, yang menyebutkan penundaan tersebut hanya untuk memenuhi syarat administrasi.
Menurut Rocky, keputusan ini lebih berkaitan dengan posisi Bahlil sebagai Menteri SDM dan Ketua Umum Golkar, yang memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Ia berpendapat bahwa jika Bahlil gagal mendapatkan gelar doktor, dampaknya akan merugikan banyak pihak, terutama dalam struktur politik dan bisnis yang telah dibangunnya.
“Keputusan ini jelas dipengaruhi oleh politik. MWA UI tampaknya lebih memikirkan kepentingan politik daripada integritas akademik,” ujar Rocky. Ia berharap UI dapat menjaga integritas akademiknya dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik.
Rocky juga menyoroti dugaan hubungan antara Bahlil dengan PBNU, yang diduga menerima konsesi tambang darinya, serta dugaan adanya transaksi politik yang melibatkan MWA UI.
Seiring dengan pernyataan Rocky, banyak netizen yang mengkritisi UI terkait kasus ini. Beberapa di antaranya bahkan meminta agar UI membuka transparansi mengenai harga ijazah S1, S2, dan S3.
“Ayo MWA UI buka secara terbuka berapa harga ijazah S1…S2…DOKTOR dan PROFESOR. Aku jamin pasti laris dan mendadak sultan anda,” tulis salah satu pengguna media sosial.
Kritik serupa juga datang dari netizen yang mempertanyakan pemilihan Yahya Staquf sebagai Ketua MWA UI. Mereka merasa bahwa UI semakin kehilangan kredibilitas sebagai lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia.
Sementara itu, sejumlah pihak juga menilai bahwa masalah ini menjadi bagian dari dinamika politik yang lebih besar, yang melibatkan jabatan Bahlil sebagai Menteri dan kedekatannya dengan berbagai pihak penting di Indonesia.(*)