Tuntutan Rakyat untuk Prabowo, Periksa Kekayaan Jokowi

 

Penulis: M Rizal Fadillah

Pertanyaan mengenai apakah Presiden Jokowi menerima aliran dana haram atau memperoleh keuntungan dari pengusaha yang dibantunya dalam pengembangan usaha selalu muncul dalam diskursus publik. Terkait hal ini, banyak yang mempertanyakan apakah para pengusaha yang menguasai ekonomi Indonesia memberi santunan pada Jokowi, yang dikenal sebagai pelindung mereka dalam menjalankan bisnis.

Isu mengenai uang ratusan triliun yang menguap dari instansi Sri Mulyani juga masih menjadi tanda tanya. Satgas yang dibentuk oleh Mahfud MD terkait pengawasan aliran dana tersebut tampaknya tidak memberikan laporan yang jelas. Sementara itu, Sri Mulyani, yang sebelumnya diberi tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan, diangkat kembali untuk memimpin kementerian yang sama. Hal ini memunculkan spekulasi, apakah pengangkatannya karena keberhasilannya dalam mengelola keuangan negara, atau justru karena kemampuannya menyembunyikan jejak korupsi yang melibatkan orang-orang berpengaruh di pemerintahan.

Salah satu kebijakan yang menuai kritik adalah keputusan mengenai hadiah tanah yang diberikan kepada Jokowi. Undang-undang yang ditafsirkan melalui Peraturan Menteri menyebabkan pemberian tanah seluas 9.000 meter persegi berubah menjadi 12.000 meter persegi. Keputusan ini memicu protes keras dari masyarakat, terutama kelompok emak-emak yang menyegel pembangunan tersebut sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang dianggap memihak pada pihak berkuasa.

Secara resmi, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) menunjukkan bahwa kekayaan Jokowi pada tahun 2014 mencapai 33,47 miliar rupiah, dan meningkat menjadi 95,82 miliar rupiah pada akhir 2024. Namun, banyak pihak meragukan bahwa kekayaan Jokowi hanya sebesar itu, mengingat nilai tanah dan bangunan yang diberikan sebagai hadiah di Solo diperkirakan bernilai jauh lebih tinggi. Selain itu, proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang mencapai ratusan triliun rupiah, juga menimbulkan pertanyaan apakah ada dana yang mengalir ke Jokowi.

Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi yang juga dianggap dekat dengan Jokowi, menjadi perhatian banyak kalangan. Keberhasilannya menjadi Ketua Umum Partai Golkar dinilai sebagai hasil dari intervensi dan dukungan Jokowi, dengan dugaan adanya pembayaran atau aliran dana yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Selain itu, keberadaan anak-anak Jokowi, Gibran dan Kaesang, dalam dunia politik dan bisnis, menimbulkan pertanyaan apakah mereka menjadi bagian dari strategi keluarga Jokowi untuk menjaga kekayaan dan kekuasaan. Masyarakat juga mengkritik langkah Jokowi yang menunjuk proyek-proyek besar, seperti BSD dan PIK 2, sebagai PSN (Proyek Strategis Nasional), yang menguntungkan beberapa pengusaha besar, termasuk Sinar Mas, Agung Sedayu Group, dan Salim Group.

Melihat berbagai indikasi ini, banyak kalangan yang menduga adanya potensi korupsi yang melibatkan Jokowi. Untuk itu, bagi rakyat Indonesia, klarifikasi yang transparan mengenai kekayaan Jokowi adalah langkah penting untuk membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam aliran dana yang merugikan negara. Pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo, jika terpilih, harus menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan melakukan audit atau pemeriksaan yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tuntutan rakyat jelas, yakni memeriksa kekayaan Jokowi secara transparan, agar Prabowo tidak dianggap hanya melanjutkan kebijakan yang sama dengan rezim sebelumnya. Tanpa langkah nyata untuk mengungkapkan kebenaran, rakyat akan terus mencurigai adanya korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, yang berpotensi merusak kredibilitas pemerintahan yang baru nanti.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
16 November 2024

Baca Juga