Penetapan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kebijakan impor gula menarik perhatian publik.
Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus impor gula untuk periode 2015-2016.
Sebelum terjerat masalah hukum, Tom Lembong diketahui pernah berseteru dengan dua pejabat tinggi pemerintahan Jokowi, yakni Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.
Perseteruan tersebut terjadi menjelang kontestasi Pemilihan Presiden 2024.
Saat itu, Luhut masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi.
Sementara itu, Tom Lembong berperan sebagai Co-Captain dalam tim sukses pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Di sisi lain, Luhut dan Bahlil berada di pihak Prabowo-Gibran.
Salah satu titik perseteruan antara Tom Lembong dan Luhut terjadi ketika Tom mengungkapkan bahwa ia pernah menyiapkan "contekan" untuk Presiden Jokowi saat masih menjadi anggota kabinet.
Peristiwa tersebut berlangsung sekitar bulan Januari 2024.
Luhut yang merasa tindakan Tom kelewatan segera menegur pernyataan tersebut.
Luhut menjelaskan bahwa orang yang paling banyak memberikan catatan selama pidato Jokowi adalah Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.
Ia juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan Tom Lembong hanyalah bagian dari tugasnya sebagai pembantu presiden.
Dalam sebuah pernyataan, Luhut mengingatkan Tom untuk melihat data harga nikel dalam jangka panjang, dan bukan hanya fokus pada kondisi saat ini.
"Anda perlu melihat data panjang 10 tahun. Anda adalah seorang pebisnis. Siklus dari komoditas itu bisa naik dan turun," ujar Luhut.
Ia juga meragukan intelektualitas Tom Lembong, terutama setelah Tom mengkritik hilirisasi nikel di Indonesia yang dianggapnya tidak tepat.
Bahlil Lahadalia juga pernah memberikan kritik terhadap Tom Lembong, khususnya mengenai klaimnya yang menyatakan telah membantu menyiapkan pidato untuk Jokowi.
Bahlil menekankan bahwa Tom tidak perlu merasa terlalu pintar karena tugasnya sebagai mantan menteri memang untuk mendukung presiden.
"Yang namanya mantan menteri, tugasnya memang melayani presiden. Jadi jangan merasa lebih pintar," tegas Bahlil.
Ia juga mempertanyakan efektivitas pidato yang disiapkan oleh Tom, yang dianggap tidak selalu dipakai oleh Presiden Jokowi.
"Kadang-kadang Presiden Jokowi ini hanya mengangguk, padahal konsep yang disampaikan tidak digunakan," ungkap Bahlil.
Bahlil juga menyentil kritik Tom mengenai kurangnya investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), menyebutnya sebagai halusinasi.
Ia menjelaskan bahwa pendanaan investasi di IKN telah direncanakan mencapai Rp466 triliun, dengan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Jadi jangan asal memberikan kritik tanpa data yang jelas," tambahnya.
Kedua perseteruan ini menunjukkan adanya ketegangan di kalangan pejabat pemerintah menjelang Pilpres 2024, yang kini semakin terfokus setelah penetapan Tom Lembong sebagai tersangka.(*)