Presiden Prabowo Subianto baru saja meninggalkan Tanah Air untuk melakukan lawatan ke luar negeri. Kepergian Prabowo memicu berbagai spekulasi mengenai pengaturan pemerintahan selama ia berada di luar negeri.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa meskipun sebelumnya sempat beredar informasi mengenai kemungkinan pengalihan kendali pemerintahan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kenyataannya hal itu tidak terjadi.
Presiden Prabowo tetap mengendalikan pemerintahan dari luar negeri, yang menunjukkan bahwa ia masih memiliki kepercayaan penuh terhadap kinerja kabinetnya, atau mungkin juga karena ia merasa kabinetnya belum cukup siap untuk berjalan tanpa pengawasan langsung darinya.
Rocky Gerung mencatat bahwa meskipun Gibran berada di posisi Wakil Presiden, banyak menteri yang lebih memilih untuk langsung berkoordinasi dengan Presiden Prabowo ketimbang dengan Wakil Presiden.
Ini menunjukkan bahwa meskipun Gibran sudah resmi menduduki posisi tinggi, kapabilitasnya dalam mengendalikan kabinet masih diragukan. Banyak menteri yang merasa lebih nyaman melapor langsung kepada Presiden.
Gerung mengungkapkan bahwa situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara posisi administratif Gibran sebagai Wakil Presiden dengan peran nyata yang dimainkan dalam menjalankan pemerintahan.
Sementara Gibran dihormati secara politis sebagai anak dari Presiden Jokowi, secara teknis, ia belum mampu menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang diperlukan untuk mengelola hal-hal teknis dalam kabinet.
"Sepertinya, Gibran belum cukup dilibatkan dalam urusan teknis kabinet, meskipun secara simbolis dia adalah Wakil Presiden," ujar Rocky dalam channel YouTube-nya pada Jumat, 8 November 2024.
Hal ini, menurut Gerung, menggambarkan situasi di mana meskipun Gibran memegang posisi tinggi, ia masih berada di bawah bayang-bayang figur Presiden Prabowo, yang tetap memegang kendali penuh atas kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, posisi Gibran dalam kabinet Prabowo tidak lebih dari sebuah status administratif semata.
Ketika Prabowo berada di luar negeri, Gibran diharapkan dapat mengambil alih, tetapi kenyataannya, Gibran tidak memiliki kewenangan penuh untuk memimpin kabinet atau mengatasi isu-isu yang muncul. Menurut Gerung, ini adalah indikasi bahwa meskipun Gibran memiliki posisi politik yang kuat, kapasitas teknis dan kredibilitasnya masih diragukan oleh banyak pihak di pemerintahan.
Presiden Prabowo sendiri menegaskan dalam beberapa kesempatan bahwa ia tetap akan memantau jalannya pemerintahan meskipun berada di luar negeri. Ia mengungkapkan bahwa prinsip utamanya adalah untuk selalu melindungi rakyat Indonesia dan memastikan tidak ada kebijakan yang merugikan masyarakat.
Prabowo juga menekankan bahwa dalam situasi ini, tidak ada hierarki di dalam kabinet, karena semua anggota kabinet harus bekerja bersama untuk melayani rakyat. Dalam beberapa kasus, Presiden ingin agar para menteri lebih berani langsung menghubungi dirinya jika ada masalah yang sulit diselesaikan di level Menko atau di bawahnya.(*)