Soroti Cara Berpolitik Jokowi, Hasto Kristiyanto: Negara Republik Mau Diganti Jadi Sistem Kerajaan!

 

Hasto Kristiyanto: Jokowi Dinilai Berambisi Pertahankan Kekuasaan dengan Model Monarki

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai bahwa Presiden RI ke-7, Joko Widodo, memiliki ambisi kuat untuk mempertahankan kekuasaannya.

"Di dalam Pilkada, kami melihat bahwa ambisi kekuasaan itu tidak berhenti," ujar Hasto dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang diunggah pada Sabtu, 23 November 2024.

Hasto menegaskan bahwa Indonesia adalah negara republik.

Namun, ia mengkritik langkah Jokowi yang dianggap ingin mempraktikkan sistem kerajaan dengan menempatkan keluarga dan orang terdekat pada posisi strategis di pemerintahan daerah.

Ia mencontohkan pencalonan Bobby Nasution, menantu Jokowi, dalam Pilkada Sumatera Utara.

"Kita ini negara berbentuk republik, bukan kerajaan. Tetapi Pak Jokowi menempatkan keluarganya. Itu terjadi pada Bobby Nasution di Sumatera Utara," kata Hasto.

Hasto juga menyoroti keterlibatan Agus Irawan, adik dari Devid Agus Yunanto yang dianggap dekat dengan Presiden, dalam Pilkada Kabupaten Boyolali.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan republik di Indonesia.

Hasto menilai bahwa dalam Pilkada, seharusnya setiap pasangan calon bersaing secara sehat.

Namun, ia mengungkapkan adanya mobilisasi oleh Jokowi yang justru membatasi kompetisi yang adil.

"Dia bergerak membatasi lawan-lawan politik yang berbeda, yang seharusnya berkontestasi secara sehat," ujar Hasto.

Ia juga menyinggung situasi di Jawa Tengah, di mana ada persaingan antara Andika Perkasa dan Komjen Polisi Purnawirawan Luthfi, yang menurutnya tidak berlangsung secara fair.

"Di Jawa Tengah, antara Andika Perkasa dengan Komjen Polisi Purnawirawan Luthfi, harusnya berkontestasi secara sehat. Tetapi di Boyolali, ada adik dari saudara Devid yang sangat dekat dengan Pak Jokowi," papar Hasto.

Menurut Hasto, langkah-langkah ini berpotensi mengingkari prinsip dasar negara republik.

"Ini mulai terjadi suatu pengingkaran terhadap negara republik. Mau diganti sistem kerajaan dengan menempatkan para hulu bala. Ancaman terhadap kedaulatan rakyat tidak berhenti," pungkasnya.(*)

Baca Juga