Sindiran Mahfud MD kepada Pejabat Kabinet Prabowo: Kunjungan Kerja ke Luar Negeri Bukan Liburan

 

Di tengah sorotan publik yang semakin kritis terhadap anggaran negara, Mahfud MD melontarkan sindiran tajam terkait maraknya kunjungan kerja (kunker) pejabat ke luar negeri. Mantan Menko Polhukam ini secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat aturan perjalanan dinas para pejabat, yang selama ini kerap menuai kritik.

Menurut Mahfud, sudah saatnya Prabowo dan para pimpinan koalisi menunjukkan komitmen nyata dalam menata anggaran negara, termasuk membatasi perjalanan dinas yang kerap dianggap hanya sebagai 'liburan terselubung'.

Ia juga tak segan-segan menyampaikan kritik pedas terhadap kebiasaan kunjungan kerja pejabat negara ke luar negeri yang dinilainya kerap tak efektif. Lewat unggahan di akun media sosialnya X pada Sabtu, 9 November 2024, ia menyoroti pentingnya peran Prabowo sebagai Presiden dalam menjadi pelopor pengetatan aturan terkait perjalanan dinas.

"Saya paham, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sudah berupaya menertibkan aturan ini. Tapi begitu masuk ke meja lembaga politik tertentu, ada saja alasan untuk mencari pembenaran,” ujarnya lantang.

Menurut Mahfud, Presiden Prabowo beserta koalisi Merah Putih—khususnya Partai Gerindra—harus bisa mengambil langkah tegas. "Ini momentum bagi Prabowo untuk membuktikan kepemimpinan yang berani. Pengetatan aturan kunker harus dimulai dari atas," tambahnya.

Mahfud MD pun mengungkapkan pengalamannya sendiri selama masih berada di pemerintahan. Ia bercerita tentang keluhan para pegawai Kedutaan Besar RI yang sering kewalahan menerima kunjungan rombongan kementerian, DPR/DPRD, hingga lembaga negara lainnya yang datang silih berganti.

“Baru saja satu rombongan pulang, datang lagi rombongan berikutnya. Para staf kedutaan dipaksa melayani mereka dengan tata cara protokoler,” ungkap Mahfud.

Mahfud memang mengakui bahwa kunker, baik ke luar negeri maupun antar daerah, merupakan hak resmi para pejabat. Namun, ia mempertanyakan urgensi dari banyaknya kunjungan kerja yang justru lebih banyak digunakan untuk studi banding tanpa hasil nyata.

“Waktu saya di DPR, hampir semua komisi punya jatah studi banding. Bahkan Panitia Khusus RUU sekalipun punya kesempatan ke luar negeri, meski urgensinya sering kali dipertanyakan,” papar Mahfud dengan nada menyindir.

Ia menyebutkan, para pejabat di DPR RI bahkan kerap mendapatkan jatah perjalanan yang tidak selalu relevan dengan tugas mereka, dan ini hanya menambah beban bagi para staf kedutaan.

Meski melontarkan kritik, Mahfud tetap menyimpan secercah harapan terhadap arahan Prabowo dalam berbagai isu strategis, termasuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, hingga pemberantasan korupsi.

Menurutnya, pidato Prabowo di acara Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) baru-baru ini cukup menjanjikan, terutama ketika ia menekankan agar pejabat tidak terlalu sering melakukan studi banding ke luar negeri.

“Kita sudah tahu masalah yang dihadapi negeri ini. Jadi, buat apa lagi studi banding ke luar negeri yang hanya menghabiskan anggaran?” tutup Mahfud.(*)

Baca Juga