Selamatkan BUMN, Presiden Perlu Minta Erick Thohir Segera Audit Forensik PT PP Tbk

Penulis: Agusto Sulistio – Pegiat Sosial Media.

Sebagai perusahaan publik dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT PP Tbk memiliki kewajiban untuk menjalankan tata kelola yang transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik. Namun, manajemen perusahaan ini terkesan lambat dan kurang responsif dalam memenuhi hak pemegang saham dan permintaan data resmi. Hal ini terlihat dari lambatnya respons perusahaan terhadap permintaan audit forensik yang disampaikan oleh pemegang saham sekitar bulan April 2024.

Situasi ini menjadi ironis mengingat pidato Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 yang menekankan pentingnya birokrasi yang cepat, efisien, serta pelayanan publik yang transparan. Presiden secara tegas menginstruksikan agar lembaga negara, termasuk BUMN, memberikan respons yang cepat dan akuntabel dalam memenuhi hak masyarakat dan pemangku kepentingan. Lambatnya tanggapan dari manajemen PT PP Tbk terhadap permintaan audit ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan arahan Presiden dan berpotensi merusak citra pemerintah.

Apalagi, di tengah rencana merger sektor BUMN Karya, sikap manajemen yang tidak responsif seperti ini berpotensi menghambat terciptanya sinergi dan iklim usaha yang sehat. Jika sikap manajemen PT PP Tbk terus berlanjut, akan sulit bagi BUMN Karya untuk beroperasi secara optimal.

Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan bahwa "ikan busuk dimulai dari kepalanya," yang mengisyaratkan bahwa kualitas kepemimpinan akan menentukan arah dan reputasi sebuah organisasi. Oleh karena itu, untuk memastikan BUMN tetap berjalan di jalur yang benar, Presiden diharapkan segera menginstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan audit forensik terhadap PT PP Tbk. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan birokrasi yang cepat serta akuntabel, sesuai dengan visi pemerintah yang bersih dari praktik KKN dan mengutamakan kepentingan rakyat.(*)

Baca Juga