Sekjen PDIP Ditarget Jadi TSK, Hasto: Ada Raja Merasa 'Terganggu' di Pilkada!

Hasto Kristiyanto Sebut Ada Tekanan Agar Tidak Turun di Pilkada, Ungkap Dugaan Ancaman Tersangka

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan informasi kredibel mengenai ancaman untuk menjadikannya tersangka dalam waktu dekat.

Menurut Hasto, informasi ini berasal dari Connie Rahakundini Bakrie yang menyampaikan pesan dari seorang sumber yang ia sebut sebagai "Mr. X". Sumber tersebut diklaim memiliki akses ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian.

“Connie bertemu Mr. X yang meminta agar saya tidak turun memenangkan Pilkada di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Menurutnya, daerah-daerah tersebut sudah diatur untuk dimenangkan oleh calon-calon yang didukung Presiden Jokowi. Jika saya tetap bergerak, maka status tersangka akan dikeluarkan," ujar Hasto dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Jumat (22/11/2024).

Hasto juga menyampaikan bahwa tekanan ini terkait kritik yang selama ini ia lontarkan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, yang kini telah lengser.

Ia menilai kondisi bangsa saat ini sedang mengalami krisis etika dan moral dalam kehidupan bernegara.

Hasto menjelaskan, salah satu penyebab dirinya ditargetkan adalah disertasi yang ia tulis. Dalam disertasi tersebut, ia menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi, yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral, justru menjadi inti dari ambisi kekuasaan yang berpusat pada feodalisme, populisme, dan machiavellianisme.

“Ambisi ini terus berjalan. Orang mengira akan selesai setelah Gibran ditetapkan sebagai Wakil Presiden, meskipun prosesnya sangat prosedural tetapi tidak beretika, merusak sistem hukum dan konstitusi, bahkan mematikan peradaban demokrasi,” jelas Hasto.

Ia juga menyoroti pelaksanaan Pilkada 2024 yang menurutnya telah diwarnai oleh upaya mobilisasi kekuasaan melalui apa yang ia sebut sebagai "Partai Cokelat".

“Indonesia ini negara republik, bukan kerajaan. Namun, Jokowi ingin menerapkan sistem kerajaan dengan menempatkan keluarganya, seperti Bobby Nasution di Sumatera Utara, dan membatasi gerak lawan-lawan politiknya," ungkapnya.

Hasto menyebut bahwa Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi seharusnya berkontestasi secara sehat di Sumatera Utara. Namun, ia menuding adanya intervensi politik yang merusak prinsip tersebut.

Ia juga menyinggung wilayah lain, seperti Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, di mana tokoh-tokoh yang dekat dengan Jokowi dianggap mendominasi.

“Di Boyolali, ada saudara David yang dekat dengan Jokowi. Di Jawa Timur, upaya mematikan jalur logistik dan intimidasi masih berlangsung, bahkan menghambat langkah fenomenal Bu Risma dalam menutup lokalisasi Doli,” tambahnya.

Menurut Hasto, tekanan yang diterimanya adalah bentuk ancaman terhadap kedaulatan rakyat dan upaya untuk mengganti sistem republik dengan sistem kerajaan.

Ia menyatakan bahwa ancaman ini tidak akan menghentikan perjuangan PDIP untuk terus mengonsolidasikan kekuatan demi menjaga demokrasi.

“Saya sampaikan kepada Connie bahwa Republik ini dibangun dengan keyakinan agar tiap anak bangsa bisa merdeka. Ancaman ini justru menjadi momen untuk mengingatkan bahwa demokrasi harus dijaga,” tegas Hasto.(*)