"Rudi S. Kamri Kritik Wacana Pengenaan Pajak Judi Online: Seolah Pemerintah Legalkan"

 

Rudi S. Kamri Kritik Wacana Pengenaan Pajak Judi Online: Seolah Pemerintah Legalkan Judi

Pengamat sosial Rudi S. Kamri menyuarakan kritik tajam terhadap wacana pengenaan pajak pada judi online yang diutarakan oleh Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu.

Rudi S. Kamri menilai bahwa wacana ini bertentangan dengan komitmen pemerintahan Prabowo untuk memberantas perjudian online, terutama mengingat instruksi langsung Presiden Prabowo untuk memerangi kegiatan ilegal ini.

Langkah pemerintah dalam mempertimbangkan pajak terhadap judi online dipandang oleh Rudi sebagai sinyal bahwa judi online seolah-olah akan dilegalkan, yang bisa melanggar hukum.

“Ini bagi saya tidak masuk akal, dan saya menolak wacana pengenaan pajak pada judi online. Kenapa? Karena otomatis ini seolah-olah pemerintah Indonesia melegalkan judi online,” lugasnya dilansir dari YouTube Anak Bangsa TV.

Di sisi lain, masalah perjudian online telah menarik perhatian setelah terbongkarnya dugaan keterlibatan pegawai kementerian dalam mendukung operasi bandar judi online, termasuk pegawai di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital pada periode pemerintahan sebelumnya.

Rudi S. Kamri menyoroti bahwa meskipun upaya pemberantasan judi online telah lama digaungkan, namun masih banyak kendala dalam penerapannya. Menurutnya, tindakan para pejabat yang seharusnya mengawasi justru berlawanan dengan peran mereka, seolah seperti "pagar makan tanaman."

Rudi juga menyoroti potensi dampak negatif yang besar jika judi online dipajaki. Menurutnya, melegalkan atau memajaki judi online dapat menghancurkan generasi muda dan merusak ekonomi masyarakat kecil yang berpotensi tergoda oleh judi online.

Wacana pengenaan pajak ini juga dikhawatirkan akan meningkatkan konsumsi judi, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah yang terpengaruh oleh promosi di berbagai platform digital.

“Kita masih punya banyak sumber daya untuk menambah pendapatan APBN kita dari ekspor sumber daya alam yang potensinya masih sangat besar,” tegasnya.

Rudi S. Kamri menegaskan untuk pemerintah menjaga konsistensi narasi dan agar tidak ada persepsi publik bahwa pemerintah tidak kompak.

Ia berharap bahwa pemerintah bisa mengarahkan sumber pendapatan lain yang lebih etis untuk mengisi kas negara tanpa harus mengambil langkah yang kontroversial dan berisiko terhadap moralitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga Ibu Sri Mulyani maupun Kementerian Keuangan segera memberikan klarifikasi, agar tidak terjadi riuh rendah kontroversi di masyarakat,” tutup Rudi S. Kamri.(*)

Baca Juga