** Prabowo Subianto: Antara Persekutuan Politik dan Ambisi Kekuasaan**

Dalam berbagai ruang diskusi politik, semakin sering terdengar perdebatan mengenai posisi Prabowo Subianto (PS) dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Banyak pendukung dan pengamat politik yang mengemukakan argumen subjektif, berlandaskan pada asumsi bahwa Prabowo seolah-olah "dikeroyok" oleh rekan-rekannya di kabinet. Dari situ muncul seruan untuk menjaga Prabowo, dengan berbagai alasan yang cenderung didasarkan pada rasa iba.

Namun, bagaimana kita bisa membuktikan kebenaran dari teori ini? Bagaimana kita bisa memastikan apakah langkah-langkah politik Prabowo adalah bentuk perlawanan atau sekadar strategi bertahan di tengah dinamika politik yang ada?

Tanda Keseriusan Persekutuan atau Perlawanan

Untuk menilai apakah Prabowo benar-benar serius dalam bersekutu atau hanya memainkan strategi politis, ada satu cara yang cukup efektif: mengamati tindakan nyata yang diambilnya, terutama dalam menghadapi isu-isu sensitif dan strategis.

Salah satu contoh konkret adalah langkah Prabowo untuk mendorong aksi serius dalam penegakan hukum dan keadilan, yang melibatkan tokoh-tokoh penting, seperti Gibran Rakabuming (anak Presiden Jokowi) dan sang ayah sendiri, Presiden Jokowi. Jika dalam 100 hingga 200 hari pertama masa pemerintahan ini, Prabowo menunjukkan aksi nyata berupa dorongan keras untuk penegakan hukum yang objektif, maka hal ini bisa menjadi bukti bahwa posisinya lebih dari sekadar persekutuan pasif. Sebaliknya, jika tidak ada langkah signifikan, maka narasi bahwa Prabowo hanya bersekutu demi keuntungan politik pribadi bisa semakin diyakini kebenarannya.

Pesan Prabowo di Kongres PAN: Peringatan Keras untuk Jokowi

Pernyataan Prabowo Subianto dalam Kongres PAN yang menyoroti ambisi kekuasaan yang berlebihan dan dampak negatifnya menjadi peringatan keras bagi Presiden Joko Widodo. Menurut mantan Juru Bicara Presiden ke-4 Abdurahman Wahid, Adhie Massardi, pernyataan tersebut disampaikan setelah Prabowo merasa tergerak oleh aksi unjuk rasa masyarakat yang menggugat penyimpangan konstitusi. Sebagai seorang tentara, Prabowo merasa bahwa tugasnya adalah menjaga konstitusi, dan pernyataan ini merupakan bentuk dari penegasan dirinya yang bukan lagi "boneka" Jokowi.

Adhie menegaskan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Prabowo kini berdiri secara independen dan menghormati konstitusi, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah perubahan yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat, yang sebelumnya melihat Prabowo sebagai sosok yang terlalu tunduk pada Jokowi.

Dalam pidatonya pada penutupan Kongres VI PAN yang berlangsung di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Sabtu malam (24/8), Prabowo menekankan bahwa politik bukan hanya tentang mengatur kekuasaan, tetapi juga tentang mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan mereka. Prabowo juga menyoroti bahaya dari nafsu kekuasaan yang tidak terkendali, yang bisa merugikan bangsa dan mengancam stabilitas negara.

Menurut Prabowo, kekuasaan yang dikejar dengan cara yang tidak tepat, seperti dibeli atau diatur oleh kekuatan luar yang tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat, dapat mengganggu dan bahkan merugikan negara. Pernyataan ini menjadi sebuah peringatan bagi Jokowi dan seluruh pihak yang terlibat dalam politik Indonesia, agar tidak terjebak dalam praktek kekuasaan yang berorientasi pada kepentingan sempit.

Dengan seruan ini, Prabowo menegaskan bahwa meskipun ia berada dalam pemerintahan Jokowi, dirinya tetap berkomitmen untuk menjaga konstitusi dan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia di atas segalanya. Ini menunjukkan bahwa posisi Prabowo dalam pemerintahan bukanlah sekadar kedudukan untuk keuntungan pribadi atau partai, melainkan sebuah upaya untuk memastikan agar pemerintah tetap berjalan sesuai dengan tujuan negara dan kesejahteraan rakyat. ***

Penulis: Damai Hari Lubis
14 November 2024