Prabowo Dikhawatirkan Mengkhianati Kedaulatan Indonesia dalam Diplomasi dengan Cina

 

Oleh: M Rizal Fadillah

Prabowo Subianto, yang dikenal dengan rekam jejak yang kontroversial, dianggap memiliki sejarah yang mencoreng nama baiknya, baik di dalam keluarga Istana maupun di kalangan militer. Pada masa pemerintahan Soeharto, ia dianggap sebagai figur yang tidak disukai dan disebut sebagai anak bandel yang terpaksa hengkang ke Yordania. Keputusan tersebut berujung pada perceraiannya dengan putri Soeharto. Seiring berjalannya waktu, ia dikenal sebagai sosok yang dianggap berkhianat terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI.

Sebagai mantan Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad, Prabowo dipecat dari TNI karena dugaan pengkhianatan. Nama-nama seperti Subagyo HS, Agum Gumelar, Wiranto, dan Susilo Bambang Yudhoyono adalah beberapa tokoh yang ikut merekomendasikan pemecatannya.

Tidak hanya di kalangan militer, Prabowo juga dikritik karena dianggap mengkhianati rakyat, khususnya para pendukungnya. Banyak yang merasa dikhianati setelah Prabowo yang semula menjadi suara oposisi akhirnya bergabung dengan pemerintah sebagai pembantu Jokowi. Keputusan ini dianggap meninggalkan rakyat yang sebelumnya mendukungnya, dengan kasus-kasus penting seperti tragedi KM 50 yang tidak ditindaklanjuti.

Setelah gugatan Pilpres yang dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi, Prabowo melakukan kunjungan ke Beijing untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Kunjungan ini menimbulkan spekulasi tentang arahan yang mungkin diterimanya. Tak lama setelah itu, Prabowo kembali ke Beijing untuk pertemuan kedua dengan Xi Jinping, kali ini membawa sejumlah pengusaha Indonesia. Berbagai kesepakatan tercapai, namun dua di antaranya menuai kontroversi besar.

Pertama, kesepakatan yang mengakui klaim Cina atas Nine Dash Line di Laut Cina Selatan, yang dianggap melanggar hukum internasional dan berpotensi merugikan kedaulatan Indonesia. Pengakuan terhadap klaim Cina ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan tanpa rasa bersalah dari Prabowo, yang malah tampak gembira dengan kesepakatan tersebut.

Kedua, kesepakatan yang melibatkan pemberian "makanan gratis" dari Cina kepada Indonesia dalam bentuk bantuan. Hal ini dianggap memalukan bagi sebuah negara besar seperti Indonesia, yang selama ini selalu mengedepankan kedaulatan dan kebebasan dalam kebijakan luar negerinya. Bantuan tersebut diduga terkait dengan pengakuan atas klaim Laut Cina Selatan oleh Cina, yang kini mungkin berkembang menjadi "Ten Dash Line".

Praktek politik Prabowo setelah menjadi Presiden pun semakin mencemaskan. Baru beberapa hari berkuasa, langkah-langkah yang diambilnya dinilai tidak konsisten dan membingungkan. Tulisan-tulisan sebelumnya yang memuji kepemimpinan militer dan Indonesia ternyata hanya omong kosong yang tidak sejalan dengan realita politik saat ini.

Ada kekhawatiran bahwa Prabowo memiliki karakter seorang pemimpin yang lebih berfokus pada pencitraan diri sebagai pahlawan atau sosok besar. Dengan gaya pidato yang berlebihan, ia berpotensi menjadi pemimpin yang tidak mampu bekerja dengan efektif meski terus mengkampanyekan slogan kerja, kerja, kerja.

Fakta ke depan akan membuktikan apakah Prabowo dapat memenuhi ekspektasi rakyat atau justru semakin jauh dari harapan sebagai pemimpin yang kompeten.(*)

Baca Juga