Pilkada Serentak 2024 yang melibatkan 545 daerah di Indonesia mendapat sorotan tajam dari pengamat politik, Adi Prayitno. Ia menilai pelaksanaan Pilkada ini cenderung terlalu berfokus pada Jawa, sehingga menciptakan ketimpangan perhatian terhadap daerah lain.
Menurut Prayitno, meskipun Pilkada serentak dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, nyatanya pelaksanaan yang bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif justru memunculkan kelelahan politik di masyarakat. Hal ini diperkirakan akan menurunkan tingkat partisipasi pemilih dan menyulitkan kandidat yang juga menjabat sebagai anggota legislatif.
"Pelaksanaan Pilkada serentak terlalu berfokus pada Jawa. Media dan perhatian publik lebih banyak tercurah pada daerah-daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten, sementara daerah lainnya seperti Papua, Kalimantan, dan Sulawesi kurang mendapat sorotan," ujar Prayitno.
Ia juga mengusulkan agar Pilkada serentak tidak lagi dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Presiden, dengan memberikan jeda satu tahun di antara keduanya untuk mengurangi kejenuhan politik di kalangan masyarakat.
Prayitno menambahkan bahwa Pilkada serentak ini berpotensi membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menganggur selama empat tahun mendatang, karena sistem Pilkada dan Pemilu serentak yang diatur oleh Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dibuat tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya jeda waktu di antara keduanya.
“Posisi KPU dan Bawaslu ini bisa menjadi tidak relevan, mereka bisa 'nganggur' selama empat tahun ke depan," katanya. (*)
