Pilkada 2024 'Tercederai' Dugaan Ketidaknetralan Aparat hingga Cawe-Cawe Jokowi

 

Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyoroti menurunnya kualitas Pilkada 2024.

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatiannya, dimulai dari debat calon kepala daerah yang menjadi arena kericuhan, dugaan campur tangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), hingga ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri.

"Artinya apa? Artinya secara umum kelihatan pilkada kita merosot dari substansinya," ujar Ray secara virtual dalam diskusi publik bertajuk 'Pilkada 2024: Brutalitas Pelanggaran Konstitusi melalui Intervensi Jokowi dan Kriminalisasi Oposisi', yang dipantau di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

Ray kemudian menawarkan beberapa solusi perbaikan. Pertama, menurutnya harus ada pemikiran dan keinginan yang kuat untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Evaluasi keberadaan Bawaslu, apakah itu masih signifikan atau tidak. Kedua adalah menghentikan segala bentuk keterlibatan aparat, baik kepolisian dan ASN dalam konteks pilkada," tegasnya.

Ray juga menambahkan, selain Bawaslu, perlu ada evaluasi bagi TNI/Polri, mengingat peran mereka yang kontroversial dalam pilkada kali ini.

"Karena pada kenyataannya netralitas mereka ada, tapi pada saat yang sama upaya kriminalisasi terhadap lawan-lawan politik dari kelompok tertentu terlihat seperti sekarang ini," ungkap dia.

Ray juga mengkritik kinerja Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menyebutkan bahwa Sigit lebih banyak terlibat dalam hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan tugas pokok kepolisian.

"Termasuk di dalamnya mengevaluasi kinerja dari Kapolri yang sekarang pak Sigit. Di era sekarang kita melihat pak Sigit itu banyak sekali berfungsi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan tugas pokok mereka," ujar Ray.

Menurutnya, hal tersebut perlu dipertanyakan, apakah Sigit masih layak dipertahankan atau diperlukan Kapolri baru yang lebih sensitif terhadap peningkatan kualitas demokrasi.

Ray menegaskan bahwa demokrasi yang sehat akan berdampak pada peningkatan kualitas dan profesionalitas dari institusi polri.

Namun, ia pesimistis melihat keadaan sekarang. Ia menduga, dengan situasi yang ada, polisi akan semakin 'keras' seperti pada era Orde Baru.

"Sekarang saja sudah mulai polisi (berada) di bawah Menkopolkam. Makanya kalau tidak ada demokrasinya dan polisinya makin begini, ya mungkin polisinya akan kembali seperti zaman Orde Baru, di mana polisi itu dianggap sebagai angkatan kelima adik dari angkatan bersenjata," ucap Ray.(*)

Baca Juga