:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/718576/original/foto_pasar.jpg)
Kenaikan PPN 12 Persen Dinilai Akan Beratkan Ekonomi
Roy Nicholas Mandey, Ketua Affiliation Global Retail Association, menyampaikan kekhawatirannya terkait rencana kenaikan PPN menjadi 12% yang akan berlaku pada Januari 2025.
Menurut Mandey, meski kenaikan ini hanya sebesar 1%, dampaknya bisa sangat signifikan, terutama mengingat kondisi daya beli masyarakat yang saat ini masih lemah.
Sebagai Penasehat Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), Mandey menjelaskan bahwa meskipun ekonomi sempat mengalami deflasi, pertumbuhannya melambat dari 5,1% menjadi 4,9%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kenaikan PPN, menurut Mandey, tidak hanya akan memengaruhi harga barang, tetapi juga biaya logistik dan bahan baku. Biaya transportasi dan pengiriman barang yang turut naik akan menyebabkan kenaikan harga barang di pasar.
"PPN juga akan dikenakan pada biaya logistik dan bahan baku. Ini akan menambah harga barang di pasaran," ujarnya.
Mandey mengingatkan bahwa kenaikan PPN dapat memicu efek domino yang merugikan perekonomian. Meskipun pemerintah berharap pendapatan PPN akan naik sebesar 75 triliun rupiah, Mandey khawatir dampaknya akan lebih besar.
"Pemerintah harus hati-hati, jangan sampai kenaikan PPN malah menambah beban ekonomi," tegasnya.
Aprindo tidak mendukung kebijakan ini dan berharap agar kenaikan PPN ditunda. Menurut Mandey, kondisi ekonomi saat ini belum memungkinkan untuk memberlakukan kebijakan tersebut.
"Pemerintah bisa menggunakan Perpu untuk menunda kenaikan ini. Waktu yang lebih tepat adalah setelah ekonomi pulih," tambahnya.
Mandey juga mencatat penurunan daya beli konsumen yang drastis. Ukuran belanja konsumen, atau "basket size", kini turun signifikan. Sebelum deflasi, konsumen biasanya berbelanja sekitar 100 ribu rupiah di minimarket, namun kini hanya sekitar 40 ribu rupiah.
Selain itu, sektor informal juga merasakan dampak negatif. Banyak pekerja di sektor ini yang mengalami penurunan pendapatan, yang turut memengaruhi tingkat konsumsi mereka.
Roy Nicholas Mandey berharap pemerintah lebih bijaksana dalam membuat keputusan mengenai kenaikan PPN. Ia meminta agar kebijakan ini dipertimbangkan kembali, mengingat situasi ekonomi yang masih belum stabil.
"Kami berharap pemerintah menunda kenaikan PPN hingga kondisi ekonomi membaik. Hal ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat," tutup Mandey.(*)
