Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berjanji akan mundur dari jabatannya jika gagal memberantas mafia impor pangan di kementerian yang ia pimpin.
“Mafia impor insya Allah kalau kami temukan, kami bereskan. Kalau aku tidak bisa bereskan, aku mundur,” ujar Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (5/11/2024).
Amran menyebutkan bahwa sejak dia menjabat sebagai Menteri Pertanian pada Oktober 2023, dirinya telah mencopot setidaknya empat pegawai Kementerian Pertanian (Kementan), dengan dua di antaranya menjabat direktur.
Dia menjelaskan bahwa tiga anak buahnya pada jabatan eselon II dan III terbukti menerima uang pemulus atau fee proyek pengadaan dari beberapa perusahaan senilai kurang lebih Rp10 miliar.
Amran menambahkan bahwa ia kembali mencopot satu pejabat eselon II atau sekelas direktur di Kementan, karena didapati menerima fee proyek sebesar Rp700 juta.
Mentan Amran sebelumnya menyatakan bahwa tindakan tegas tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan tiga pesan khusus kepadanya, yakni pencegahan tindak pidana korupsi, efisiensi anggaran, serta swasembada pangan dalam kurun waktu 3-4 tahun.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI tersebut, Amran juga memaparkan sejumlah rencana program yang akan dilaksanakan Kementan pada 2025.
Pada 2025, Kementan mendapatkan anggaran Rp29,37 triliun, termasuk tambahan anggaran sebesar Rp21,47 triliun.
Amran menyebutkan bahwa anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program quick win cetak sawah 150 ribu hektare, intensifikasi 80 ribu hektare, dan optimasi lahan (oplah) 350 ribu hektare sebesar Rp15 triliun.
Sementara itu, program non-quick win yang akan dilaksanakan terdiri dari peningkatan produksi tanaman pangan padi dan jagung sebesar Rp4,33 triliun, serta peningkatan produksi daging sapi/kerbau dan susu sebesar Rp2,14 triliun.(*)