"Massa PKS Terbelah dalam Pilgub Jakarta, Mendukung Dua Paslon"
Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, mengungkapkan bahwa massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diperkirakan akan terbelah dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Lili menilai, ada dua pasangan calon (paslon) yang akan mendapat dukungan dari massa PKS, yakni pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan pasangan Pramono-Rano.
Lili menyebutkan bahwa bagi elite partai, kemungkinan besar mereka akan mendukung pasangan RIDO. Namun, untuk massa PKS, mereka akan terbagi dua dalam mendukung kedua paslon tersebut.
"Saya kira untuk kader-kader PKS akan tetap memilih calon yang diusungnya, Ridwan Kamil-Suswono, karena pemilih militan," kata Lili melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada Jumat (22/11/2024).
Di sisi lain, setelah pasangan Pramono-Rano mendapat dukungan dari mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, Lili memprediksi bahwa massa simpatisan PKS akan berpindah haluan. Ia menjelaskan, Anies Baswedan memiliki magnet kuat di kalangan simpatisan PKS, mengingat dukungan PKS kepada Anies pada Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu.
"Para simpatisan PKS merupakan bagian dari basis dukungan bagi Anies. Ketika Anies memberikan dukungan ke Pramono-Rano, tentu mereka akan mengikutinya," tambah Lili.
Selain itu, Lili juga menyoroti strategi pasangan Pramono-Rano dalam merangkul lebih banyak dukungan. Meski diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pasangan ini tidak menonjolkan logo PDIP pada baliho atau dalam kampanye mereka. Sebaliknya, mereka lebih menonjolkan warna oranye sebagai identitas kampanye.
Lili melihat hal ini sebagai langkah strategis untuk menarik dukungan lebih luas, termasuk dari para pendukung Anies Baswedan. "Jika menonjolkan warna PDIP-nya bisa ada resistensi dan penolakan. Jadi, ditonjolkan sosok Pramono dan Rano agar makin luas cakupan dukungannya," jelas Lili.
Dengan strategi ini, Lili percaya bahwa Pramono-Rano berusaha merangkul lebih banyak pemilih dengan memperlihatkan sosok mereka sendiri, tanpa terikat dengan identitas partai yang mungkin dapat mengundang penolakan dari beberapa pihak.(*)