PDIP mengungkapkan rasa kasihan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang dipaksa menjadi influencer calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Politisi PDIP, Deddy Sitorus, menyebutkan bahwa Prabowo Subianto terkesan diremehkan karena harus mempromosikan calon gubernur Jawa Tengah di tengah kesibukannya sebagai Presiden.
Deddy menganggap bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tidak memberikan penghormatan yang layak kepada Prabowo dengan meminta beliau untuk mempromosikan calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat kunjungan kerja ke Merauke.
"Bayangkan seorang Presiden setelah kunjungan kerja di hari Minggu ke Merauke harus terbang ke rumah seorang mantan Presiden dan kemudian dipaksa menjadi influencer calon gubernur, hati kami tersakiti," kata Deddy Sitorus dalam konferensi pers yang digelar Kamis (28/11/2024).
Deddy menambahkan bahwa PDIP juga meminta agar para pendukung Prabowo Subianto mendesak Presiden untuk memutus hubungan dengan Jokowi, termasuk mengganti Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
Deddy menyampaikan bahwa Listyo Sigit adalah orang yang paling bertanggung jawab atas keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam Pilkada Serentak 2024. PDIP pun meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit dievaluasi.
Deddy menilai bahwa Pemilu Indonesia, termasuk Pilkada, adalah yang paling cacat karena tindakan Jokowi. Ia menyebutkan bahwa budaya politik buruk ini adalah budaya "Jokowisme," yang dimulai dengan penguasa yang menggunakan segala cara dan kekuasaan untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya.
Menurut Deddy, Partai Cokelat yang terlibat dalam Pilkada tidak hanya melibatkan satu oknum kepolisian di satu tempat, tetapi sudah terorganisir berdasarkan komando.
Deddy juga mengkritik aksi Kepolisian dalam Pilkada yang semakin parah. Ia mengatakan bahwa PDIP sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian berada di bawah Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri.
Deddy menyatakan bahwa tugas utama polisi adalah menjaga ketertiban dan melakukan tugas penyelidikan, bukan terlibat dalam politik praktis. Ia mengingatkan bahwa negara sudah memiliki banyak institusi untuk menegakkan hukum, dan polisi harus fokus pada tugas utamanya.
"Ini soal cara kita bernegara dan berdemokrasi, bukan soal PDI Perjuangan atau calon kepala daerah. Untuk apa kemenangan jika itu dihasilkan dari kejahatan terhadap hukum?" tegas Deddy.
PDIP mengungkapkan rasa kasihan mereka terhadap Presiden Prabowo yang dianggap tidak dihormati sebagaimana mestinya seorang Presiden.(*)
Editor: Repelita Elok Prima
