Jakarta, 28 November 2024 - DPP PDIP mengungkap adanya anomali pada gelaran Pilkada Serentak 2024 di sejumlah wilayah.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebutkan bahwa anomali tersebut merupakan bentuk kejahatan terhadap demokrasi.
“Mencermati pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 27 November kemarin, DPP PDIP sangat mengkhawatirkan, karena muncul sisi-sisi gelap demokrasi,” ujar Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.
Hasto menyesalkan bahwa kejahatan demokrasi tersebut digerakkan oleh ambisi kekuasaan yang tak pernah berhenti. Ia mengungkapkan bahwa ada tiga pihak yang terlibat dalam gerakan tersebut.
“Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kedua gerakan ‘parcok’ partai coklat, dan ketiga, Pj kepala daerah. Ini adalah kejahatan terhadap demokrasi,” tegas Hasto.
Sebagai contoh, Hasto mengungkapkan kejahatan demokrasi yang terjadi di Provinsi Banten.
“Di Banten kita lihat, nanti Mas Baskara (Ahmad Basarah) akan menyampaikan keterangan mengenai bagaimana anomali itu terjadi dengan mobilisasi aparatur negara dan sumber daya negara,” ungkap Hasto.
Selain Banten, Hasto juga mencatat adanya kejahatan demokrasi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
“Di Sumatera Utara, nanti Pak Djarot (Saiful Hidayat) akan memberikan keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara, terkait simbolisasi beras untuk rakyat miskin dengan kode BN, yang juga bisa diartikan sebagai akronim dari Bobby Nasution,” kata Hasto.
Hasto juga menyebutkan bahwa kejahatan demokrasi serupa terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara.
“Nanti Pak Deddy Sitorus dan saudara Ronny Talapessy akan membahas proses hukum terkait kehadiran ‘Parcok’ dan Pj Kepala Daerah. Kami juga akan mengungkapkan pengingkaran terhadap marwah Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
“Pak Adian Napitupulu yang keliling ke wilayah-wilayah di seluruh Indonesia juga akan mengungkapkan tekanan-tekanan yang diberikan oleh PDI Perjuangan,” tutup Hasto.
(*)
