PDIP: Perbaikan Hukum Tak Bakal Terjadi Selama Jenderal Listyo Masih Jabat Kapolri

 

Jakarta, 26 November 2024 – Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, menyatakan bahwa perbaikan sistem hukum dan politik di Indonesia sulit tercapai selama Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri.

"Mau bicara hukum? Kalau Kapolri-nya masih Listyo Sigit, sampai berbulu, nih, gelas enggak akan ada perubahan," kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (26/11/2024).

Deddy menilai bahwa Jenderal Listyo turut andil dalam pengrusakan sistem hukum dengan menggunakan institusi kepolisian untuk mendukung kandidat di Pilkada Serentak 2024. Ia menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto mengganti Kapolri demi mewujudkan perbaikan hukum di Indonesia.

"Kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum, karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolri-nya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, enggak ada harapan," ujar Deddy.

Selain masalah hukum, Deddy juga menyoroti kerusakan di dunia politik, di mana pejabat sementara di beberapa daerah tampak berpihak kepada kandidat tertentu.

"Pj ini geraknya gila-gilaan. Ada yang dengan inisiatif sendiri, ada yang karena mau dapat keuntungan, ada yang bisa melakukan komodifikasi terhadap pemilu ini," tambahnya.

Deddy menyarankan agar perbaikan politik dapat tercapai jika Prabowo memiliki kemandirian dalam memimpin Indonesia. "Politik tadi. Kalau Pak Prabowo tidak menemukan kekuatannya sebagai presiden, enggak ada, enggak usah ngomong politik," ujarnya.

Selain itu, Deddy juga menekankan bahwa perubahan politik dapat dicapai melalui perlawanan rakyat yang turun ke jalan, seperti yang terjadi pada penolakan Revisi UU Pilkada.

"Yang bisa mengubah para penguasa ini, kalau ada kerumunan dan ada HP, Pak. Kemarin Revisi Undang-Undang Pilkada yang bermaksud membegal putusan Mahkamah Konstitusi, bubar jalan, gara-gara apa? Banyak orang berkumpul di depan gedung DPR dan di berbagai kota," ujarnya.

Deddy juga mengungkapkan kemarahan atas perlakuan terhadap Presiden Prabowo yang diminta untuk mendukung kandidat di Pilkada Jawa Tengah.

"Saya pribadi, saya tersinggung. Ketika Pak Prabowo diperlakukan kayak begitu di Solo, untuk dukung Jawa Tengah itu. Itu keterlaluan," katanya.

Deddy menilai bahwa permintaan tersebut merupakan penghinaan terhadap lembaga kepresidenan dan sebuah langkah yang tidak masuk akal.

"Itu bukan hanya menghina Pak Prabowo sebagai pribadi, tetapi lembaga kepresidenan, loh. Bayangkan kalau seorang Presiden bisa diperlakukan seperti itu," ujar Deddy.

Ia menambahkan bahwa saat ini Presiden Prabowo terlihat tidak memiliki kuasa penuh dalam menjalankan jabatannya, karena kekuasaan yang seharusnya berada di tangannya masih "ditarik-tarik" oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pusakanya sebagai Presiden itu, kayaknya masih ditarik-tarik sama Pak Jokowi. Belum dipegang penuh," pungkas Deddy. (*)

Baca Juga