Hasto Kristiyanto Ungkap Praktik Kriminalisasi di Era Jokowi, Termasuk Terhadap Anies Baswedan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam Podcast Akbar Faizal Uncensored bertajuk "Connie Sebut Sekjen PDIP Segera Tersangka, Hasto Ungkap Jokowi Otak Kriminalisasi Anies", mengungkapkan bahwa kriminalisasi begitu kuat di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Hasto menyebutkan bahwa Jokowi menggunakan lembaga hukum seperti Kejaksaan dan KPK untuk kepentingan politik, salah satunya dalam kasus yang melibatkan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Menurutnya, banyak kader PDIP yang tertekan oleh campur tangan dari 'Partai Cokelat', terutama di wilayah-wilayah seperti Sulawesi Utara. Ia menilai bahwa kekuasaan 'Partai Cokelat' sangat berpengaruh dalam politik daerah.
Hasto kemudian mengungkapkan bahwa Jokowi terlibat langsung dalam upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan, terutama terkait dengan kasus Formula E. Hasto mengaku bahwa Jokowi secara langsung menyampaikan kekhawatirannya terhadap Anies dan memberikan perintah untuk langkah-langkah yang mengarah pada kriminalisasi.
Ia juga mengaitkan revisi Undang-Undang KPK dengan agenda politik terkait pilkada, termasuk pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Menurut Hasto, diskusi dengan Jokowi tentang potensi masalah gratifikasi dalam pilkada menunjukkan adanya intervensi politik yang terkait dengan revisi UU KPK.
Hasto mengkritik sikap Jokowi yang, menurutnya, sering melakukan intervensi secara diam-diam dalam proses hukum. Ia menyebutkan pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang dibentak Jokowi sebagai bukti intervensi tersebut.
Berbeda dengan sikap Prabowo Subianto, Hasto menilai Presiden Prabowo lebih ksatria dan transparan dalam mendukung calon-calon tertentu, seperti dukungannya terhadap calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Hasto juga menyoroti adanya kerusakan sistem hukum yang menurutnya dirancang dengan sengaja. Ia menyebutkan bahwa proses kriminalisasi Anies Baswedan, yang melibatkan figur seperti Firli Bahuri dan Sigit Listyo, sudah direncanakan sebelumnya.
Meski Pilpres 2024 telah usai, Hasto merasa penting untuk menyampaikan hal ini. Ia juga mengungkapkan ancaman yang diterimanya terkait kemungkinan dijadikan tersangka dalam suatu kasus yang belum jelas.(*)