PDIP Bongkar Rahasia ‘Jahat’ Jokowi Pakai ‘Partai Cokelat'

 

Hasto Kristiyanto Ungkap Rencana 'Jahat' Jokowi dalam Podcast Akbar Faizal

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan adanya rencana 'jahat' yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui instrumen yang disebutnya sebagai 'Partai Cokelat'. Hal tersebut disampaikan Hasto dalam Podcast Akbar Faizal Uncensored yang bertajuk "Connie Sebut Sekjen PDIP Segera Tersangka, Hasto Ungkap Jokowi Otak Kriminalisasi Anies".

Hasto menjelaskan bahwa ia merasa telah menjadi target kriminalisasi, terutama terkait disertasinya yang menyimpulkan bahwa Jokowi, yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral, justru terbukti berperan dalam ambisi kekuasaan yang berfokus pada gabungan feodalisme, populisme, dan machiavellianisme. Hasto juga menambahkan bahwa meskipun Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai calon wakil presiden, cara-cara yang digunakan tetap tidak etis dan merusak sistem hukum serta konstitusi.

Peristiwa kedua yang disoroti Hasto adalah penyelenggaraan Pilkada 2024, khususnya di Sumatera Utara (Sumut), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim). Menurutnya, ambisi kekuasaan Jokowi tidak berhenti, dan ia berusaha menempatkan keluarganya, seperti Bobby Nasution di Sumut, dalam posisi yang seharusnya diperebutkan melalui kontestasi sehat.

Hasto juga menyinggung adanya mobilisasi dari 'Partai Cokelat' yang dianggap mendukung kepentingan politik keluarga Jokowi. Ia menilai hal ini sebagai pengingkaran terhadap bentuk negara republik yang seharusnya menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Meskipun menghadapi ancaman, Hasto mengaku tidak gentar dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat dan menanggapi ambisi yang menggunakan hukum serta kekuatan logistik untuk memanipulasi proses demokrasi.

Hasto menambahkan, dirinya mendengar kabar bahwa setelah Jokowi lengser dari Jakarta, ada dana mobilisasi yang cukup besar, yakni hampir Rp200 miliar, yang merupakan permintaan dari Rp400 miliar. Hal ini, menurut Hasto, semakin menunjukkan adanya upaya untuk memanipulasi Pilkada dengan cara yang tampak demokratis, tetapi sebenarnya bertujuan untuk membungkam kedaulatan rakyat.(*)

Baca Juga