Mengisi masa tenang Pilkada Serentak 2024, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo berziarah ke makam Pangeran Sambernyawa di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Hasto menuturkan, Indonesia saat ini mengalami kegelapan demokrasi akibat pelanggaran konstitusi, demokrasi, dan penggunaan aparat negara dalam Pilkada.
“Rakyat sudah gelisah dengan keterlibatan 'Partai Coklat' yang mengabdi pada keluarga dan ambisi kekuasaan Jokowi,” kata Hasto dalam keterangannya, Selasa, 26 November 2024.
“Kami mengadukan Jokowi ke Gusti, Sang Pemegang Kehidupan, Tuhan Yang Maha Adil, dan memohon agar diberikan Terang Keadilan. Pak Jokowi tidak lagi Njawani. Melik nggendong lali. Lupa dengan sangkan paraning dumadi, lupa pada asal muasal kehidupan,” sambungnya.
Hasto mengatakan, Indonesia itu negeri spiritual. Karena itu, pemimpin yang melanggar etika dan moral, sama saja dengan pelanggaran terhadap kultur dan pranatan kebaikan.
Ziarah ke makam Pangeran Sambernyawa adalah laku batin tentang tugas seluruh anak bangsa untuk berani menegakkan kebenaran dan keadilan.
“Agama dan kepercayaan apa pun tidak pernah mengajarkan pengkhianatan. Tidak ada satu ayat pun yang bisa membenarkan ambisi kekuasaan Jokowi,” kata Hasto.
Dalam ziarah ini, Hasto melihat Rudy begitu sedih. Ingatannya terhadap masa lalu termasuk gagasan ideal bahwa rakyat biasa dapat menjadi pemimpin.
“Jokowi pada awalnya nampak begitu sederhana. Sayang sekali, Pak Jokowi yang diperjuangkan oleh kekuatan arus bawah rakyat, akhirnya berubah karena kekuasaan,” kata Rudy.
Padahal, kata Rudy, Jokowi seharusnya berpikir bahwa puncak jabatan sebagai Presiden RI bukannya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral bagi kebaikan negeri.
“Bukannya puas dengan Gibran yang telah menjadi wakil presiden. Kini Pak Jokowi masih berusaha menjadikan Bobby Nasution menantunya menjadi Gubernur Sumatera Utara dengan segala cara,” sesalnya.
Selain itu, titipan kekuasaan Jokowi pada Komjen Polisi (Purn) Ahmad Lutfi di Jawa Tengah, Ridwan Kamil di DKI Jakarta, Khofifah di Jawa Timur, dan masih banyak calon kepala daerah lainnya yang dititipkan sebagai perpanjangan kekuasaan Jokowi.
“Ambisi kekuasaan itu harus dihadapi demi menyelamatkan demokrasi dan peradaban negeri,” tegasnya.
Langkah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang ikut terlibat aktif dalam kampanye pemenangan pasangan calon (Paslon) pada Pilkada Serentak 2024, disorot peneliti senior Centra Initiative, Al Araf.
Menurutnya, secara etika politik, langkah Jokowi itu sangat memalukan.
"Kenapa seorang mantan presiden sampai habis-habisan turun untuk memenangkan Jawa Tengah dan Jakarta? Itu kan sebenarnya memalukan. Secara etik, itu memalukan," kata Al Araf dalam keterangannya, Senin, 25 November 2024.
Lanjut dia, seorang mantan presiden sebaiknya cukup diam dan melihat pertarungan Pilkada Serentak 2024 ini saja. Hal itu menunjukkan sikap kenegarawanan mantan Presiden.
Dengan secara terang-terangan menunjukkan sikap sekaligus dukungannya terhadap paslon tertentu, Al Araf melihat seperti ada maksud dan tujuan di baliknya.
"Artinya kan ada kegentingan, ada kedaruratan atau pertanyaannya ada kepentingan yang dibaca dalam lima tahun ke depan oleh dia, sehingga pilkada ini harus menang," ujarnya.
"Dalam konteks ini saya ingin bilang bahwa pilkada ini bukan hanya dilihat dalam konteks pilkada saat ini, tapi pilkada ini akan menjadi penyangga dalam pertarungan politik di 2029 nanti. Itu yang kemudian membuat situasinya memanas dan seorang mantan presiden pun habis-habisan untuk turun," sambungnya.
Tidak berhenti di Jokowi sebagai mantan Presiden, Al Araf juga menyoroti langkah Presiden RI, Prabowo Subianto yang ikut turun mengampanyekan calonnya di Jawa Tengah.
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya tidak menunjukkan keberpihakannya kepada paslon tertentu.
Al Araf menyebut, besar kemungkinan apa yang dikampanyekan Prabowo sebagai Presiden, juga bisa ditafsirkan oleh para pembantunya di bawah, utamanya para aparat penegak hukum.
"Seorang presiden kan membawahi Jaksa Agung, membawahi Kapolri, membawahi Kepala Badan Intelijen. Kalau dari atas presiden udah bersikap memenangkan salah satu kandidat di Jawa Tengah, pasti struktur bawahnya ikut dong untuk bagaimana mempertarungkan itu, untuk memenangkan itu. Sehingga pemilu sulit untuk mencapai netral," bebernya.
Direktur Eksekutif Imparsial itu menjelaskan bagaimana perspektif politik keamanannya. Ia meminta TNI-Polri, maupun Badan Intelijen untuk benar-benar bersikap netral.
Al Araf menyebut, ada potensi kerawanan konflik di masyarakat akibat pertarungan politik Pilkada di beberapa tempat.
Masih kata dia, Pilkada kali ini masih menyisakan luka yang mendalam akibat Pemilu kemarin, imbas adanya keterlibatan aparat yang secara terang-terangan tidak netral.
"Ini yang menurut saya menjadi khawatir. Jadi dalam konteks politik keamanan di beberapa wilayah, khususnya di Jawa Tengah dan juga di beberapa tempat seperti Sumut ataupun juga Jakarta, tapi saya lihat hal yang paling rawan ada di Jawa Tengah. Kalau institusi keamanan tidak mengambil langkah dari dini untuk menyatakan bersikap netral, maka saya khawatir potensi-potensi konflik dan kekerasan akan mungkin terjadi," pungkasnya. (*)
