Bambang Widjojanto Soroti Permintaan Anggaran Rp20 Triliun oleh Menteri HAM Natalius Pigai
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto alias BW, menanggapi permintaan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang meminta anggaran sebesar Rp20 triliun dengan alasan untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo di bidang HAM.
Terkait permintaan tersebut, BW menyatakan bahwa seharusnya permintaan itu perlu dikaji secara mendalam. Ia berpendapat bahwa Pigai sebaiknya tidak langsung berbicara di depan publik mengenai permintaan puluhan triliun untuk kebutuhan di Kementerian HAM.
"Sebaiknya didiskusikan dulu di kementerian terkait atas persetujuan presiden," ujar BW, dikutip dari Antara, Jumat (1/11/2024).
Menurut Bambang, sebelum menyampaikan kepada publik, Menteri HAM Natalius Pigai seharusnya terlebih dahulu membicarakan permintaan anggaran tersebut di internal Kementerian HAM. Hal ini dianggap penting untuk menghindari timbulnya pro dan kontra di masyarakat.
Pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) ini menekankan bahwa kajian tentang anggaran yang tergolong besar tersebut penting dibahas secara komprehensif. Tujuannya adalah memastikan bahwa program-program pemajuan HAM di tanah air dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.
Apalagi, saat ini Indonesia sedang menghadapi defisit anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dalam kondisi tersebut, negara tentunya akan melihat skala prioritas kementerian sebelum mengalokasikan anggaran.
"Jadi, faktanya kita itu defisit APBN sehingga ada pengetatan anggaran," kata Bambang.
Sebelumnya, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan bahwa penambahan anggaran Kementerian HAM merupakan bagian dari proses membangun citra HAM di Indonesia.
Kendati demikian, pihaknya akan mendalami lebih lanjut mengenai keinginan Menteri HAM Natalius Pigai terkait penambahan anggaran tersebut.
"Tinggal bagaimana yang dimaksud oleh Menteri Pigai ini untuk kebutuhan beliau itu apa sih, itu belum kami dalami," ungkap Willy.(*)