Menteri Koperasi Budi Arie Diperiksa Komisi VI DPR RI Soal Koperasi dan Masa Lalu sebagai Menkominfo
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie, menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu, 6 November 2024. Dalam rapat tersebut, Budi Arie tidak hanya menerima pertanyaan seputar koperasi, tetapi juga soal jabatan masa lalunya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang kini bertransformasi menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Aimah Nurul Alam, mengungkit beberapa isu terkait masa lalu Budi Arie, termasuk pembahasan mengenai judi online dan kontroversi terkait dengan “Fufufafa.”
Mufti Ancam Soroti Kasus Fufufafa dan Kontroversi Seputar Penghinaan Tanah Air
Pembahasan tentang “Fufufafa” muncul saat Mufti Anam menyinggung soal Apple yang diduga telah melecehkan Indonesia dengan meminta tax holiday. Menurut Mufti, penghinaan terhadap bangsa juga datang dari dalam negeri, salah satunya adalah “Fufufafa.”
Mufti menjelaskan bahwa dirinya telah menerima banyak pesan dari netizen yang mengkritik “Fufufafa” atas tindakan yang dianggap melecehkan Indonesia. “Ada orang bangsa kita yang melecehkan bangsa kita sendiri, yaitu Fufufafa,” ujar Mufti dalam rapat tersebut.
Mufti kemudian mengingatkan Budi Arie yang pernah menjabat sebagai Menteri Kominfo, untuk memastikan bahwa simbol bangsa tidak dilecehkan oleh netizen. “Mohon maaf Pak Menteri, kan pernah di Komdigi, agar simbol bangsa kita tidak dilecehkan oleh netizen, katanya Fufufafa kan sebenarnya bukan yang dituduhkan pada netizen ini,” imbuh Mufti.
Budi Arie sebelumnya sempat mengklarifikasi bahwa “Fufufafa” bukanlah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meskipun hingga kini ia belum memberikan penjelasan jelas mengenai siapa sosok di balik nama tersebut.
Klarifikasi Soal Judi Online dan Pegawai Komdigi
Mufti juga meminta klarifikasi dari Budi Arie mengenai keterlibatan sejumlah pegawai Komdigi dalam kasus judi online. “Harapan kami hal ini (judol) bisa diselesaikan, agar klarifikasi ini bisa diterima, dan Kementerian Koperasi bisa lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya,” ujar Mufti.
Kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdigi menjadi perhatian khusus dalam rapat kerja tersebut, dan Mufti menginginkan agar masalah ini diselesaikan agar Budi Arie dapat fokus pada tugasnya sebagai Menteri Koperasi.
Budi Arie belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kasus judi online yang melibatkan pegawainya dan pengaruhnya terhadap kementerian yang dipimpinnya.
Kesimpulan
Rapat kerja yang digelar oleh Komisi VI DPR RI memberikan banyak sorotan terhadap kebijakan dan kinerja Budi Arie, terutama mengenai pengelolaan koperasi serta isu-isu kontroversial yang melibatkan masa lalunya di Komdigi. Para anggota Komisi VI berharap agar masalah yang muncul dapat segera diselesaikan agar kementerian koperasi dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik.(*)