Pakar hukum tata negara, Refly Harun, memberikan tanggapan kritis terkait beredarnya surat Presiden Prabowo Subianto yang mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada Jakarta.
Menurut Refly Harun, tindakan ini menciptakan preseden buruk bagi sistem pemerintahan presidensial. Presiden seharusnya berdiri di atas semua golongan, bukan terlibat langsung dalam mendukung kandidat tertentu.
“Lalu, apa bedanya dengan Mulyono? Kan Mulyono sama, cawe-cawe sebagai presiden untuk kemenangan-kemenangan di Pilkada dan lain sebagainya,” kritiknya terhadap langkah Presiden Prabowo.
Refly Harun menyoroti bahwa jabatan presiden adalah amanah yang melekat 24 jam sehari sebagai pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Ia menilai, ketika seorang presiden secara terbuka menunjukkan keberpihakan, terutama dalam kontestasi politik daerah, maka kepercayaan terhadap prinsip good governance dan clean government dapat dipertanyakan.
“Saya memandang sesuatu ini berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara dan politik yang baik dan sehat, dengan mengacu pada prinsip good governance dan clean government,” terangnya.
Refly Harun berpandangan bahwa cara Prabowo memposisikan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dalam surat tersebut dianggap bertentangan dengan peran presiden sebagai kepala negara yang seharusnya netral.
Refly Harun menekankan perlunya regulasi yang lebih jelas mengenai batasan pejabat publik, terutama presiden, dalam mendukung kandidat di pilkada atau pemilu. Ia menyoroti kekosongan hukum di Indonesia yang memungkinkan tindakan seperti ini terjadi tanpa konsekuensi hukum yang jelas.
“Nah, itulah persoalannya ya. Kita kemudian tidak memiliki sebuah undang-undang yang solid tentang kepresidenan,” tuturnya.
“Ketika ada larangan pejabat publik memberikan keputusan yang menguntungkan salah satu calon dan lain sebagainya, tindakan ini tidak dianggap oleh Bawaslu sebagai tindakan yang menguntungkan salah satu calon. Padahal jelas, menggunakan institusi kepresidenan,” lanjutnya.
Refly Harun mengingatkan bahwa presiden adalah simbol persatuan bangsa, sehingga tindakan yang menunjukkan keberpihakan politik dapat mengecilkan makna mandat besar yang diberikan rakyat Indonesia.
“Bagi kalian yang memuji Prabowo Subianto, pasti tidak suka kalau Prabowo dikritik. Namun, kalau dari awal tidak diingatkan, fenomena seperti ini bisa terus berulang,” ungkap Refly Harun. (*)
